Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Front Rakyat Anti Korupsi disingkat FRAKSI menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jl. Jalan Kuningan Persada No.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/8). Aksi ini bertujuan untuk menuntut KPK segera mengusut Kasus Korupsi proyek PLTU Riau 1 termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat menerima suap proyek tersebut.

Berikut ini pernyataan lengkap sikap Fraksi saat menggelar aksinya di KPK:

PT. PLN (Perusahaan Listrik negara) merupakan BUMN terbesar bersama Pertamina dan Telkom. PT PLN besar dr aspek value asset yang mencakup seluruh wilayah tanah air; maupun dari skala bisnisnya yang jumbo. Ditahun 2017 saja pendapatannya 255,29 triliun dengan keuntungan bekisar 37 triliun naik sebesar 14,6% (tribun news 28-3-2018). Sejak dipimpin Sofyan Basir/Dirut sejak 23 / 12/2014. PT. PLN menjadi Anomali disatu sisi menghasilkan profit yg besar tp disisi lain terjdi akumulasi distorsif buat pelnggannya dari kalangan rakyat kecil dimna sejak 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900/kv dimana ada 19 juta pelanggan. Belum lagi temyata Tarif listrik tuk Rakyat kecil sebesar 1467/Kwh. Tarif ini jlas mahal bila (! sandingkan dengan Malaysia l374/Kwh. Thailand l351/Kwh bahkan dengan Vietnam 1279 /Kwh (Detik Finance 21/7/1017).

Jelasnya listrik mahal adanya KKN di PLN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk gelar perkara pada awal Februari 2018 dan setelah pada 25 Januari 2018 Sofyan Basir diperiksa KPK sebagai saksi. Kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki yang disewa untuk 5 tahun sejak 2015 sampai 2020 dan kerugian negara bisa mencapai Rp 18,7 trilliun, Sofyan basyir yang berlatar Bankir (Sebelumnya Dirut Bukopin dan BRI). Ternyata berbalut dengan banyak KKN.

Belum juga ada titik terang PLTD tibalah KPK meng OT para pihak dalam kasus PLTU Riau-l yg mentersangkakan Eny Saragih/Kom 7 DPR dan Johanes Kotjo/pengusahanya. Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham/MENSOS. KPK mengamankan kader Golkar Eni Saragih karena diduga menerima suap Rp 4,8 miliar terkait pembangunan PLTU Riau-l dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo. Karena ini project di PLN tentu Sofyan Basyir terserimput juga. Dan akhirnya Penyidik KPK menggeledah rumah Sofyan Basir.

“Logikanya, kalau penyidik melakukan penggeledahan di rumah Dirut PLN pasti terkait dengan alat bukti yang berhubungan dengan peran Dirut PLN pada kasus yang sedang ditangani penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat dikonfirmasi, Senin (16/7).

KPK juga menggali sejauh mana peran Sofyan sebagai Dirut PLN dalam skema kerja sama proyek PLTU Riau-l ini. KPKjuga menyinggung proses penunjukkan langsung dalam proyek ini. “Kami mendalami lebih jauh apa saja yang terjadi saat penunjukkan langsung itu. Itu salah satu poin. Skema yang lebih besar juga jadi concern KPK, karena nilai proyek ini kan sangat besar.

Jelas sudah dari rangkaian ini Sofyan Basyir ada indikasi dalamkpusaran KKN.

Sofyan Basyir sangat tidak mendukung program Revolusi Mental Pemerintah yakni BUMN harus good corporate governance.

Maka dari itu kami yang tergabung dalam FRAKSI (Forum Rakyat Anti Korupsi ) menuntut KPK !!!

l. Usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu !

2. Usut tuntas kasus PLTU RIAU 1 dan pihak -pihak terkait tanpa tebang pilih !

3. Segera tanggkap, adili Dirut PLN Sofyan Basir dan Idrus Marham/MENSOS serta pihak -pihak terkait !

Salam Anti Korupsi

Tubagus Fahmi Arifin

Koordinator FRAKSI (Front Rakyat Anti Korupsi).(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *