Danrem 162/Wbr : Satgas PDB Gempa Telah Berupaya Maksimal Bantu Masyarakat

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Melalui rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat Penanganan Gempa Lombok di Tanjung Kabupaten Lombok Utara, disepakati bahwa tahap tanggap darurat penanganan gempa Lombok berakhir pada Sabtu (25/8/2018). Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap transisi darurat ke pemulihan.

Seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat secara resmi dilaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab penanganan dampak gempa Lombok dari Dansatgas Penanganan Gempa Lombok Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani yang juga sebagai Danrem 162/Wbr kepada Sekda Provinsi NTB Ir. H Rosiadi Husaini Sayuti MSc., Phd untuk melanjutkan masa rehabilitasi sampai dengan rekonstruksi sesuai dengan aturan/Perundang undangan Penanganan bencana.

Dansatgas Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Satgas Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Gempa Lombok NTB berakhir tanggal 25 Agustus 2018 setelah mengalami perpanjangan selama 14 hari.

“Selama Satgas PDB berlangsung maksimal dengan segala daya dan upaya yang sudah dilakukan untuk masyarakat Lombok NTB, mulai dari tahap evakuasi, penyelamatan korban, pendataan korban, pendorongan logistilk ke pelosok pelosok baik jalan darat maupun udara,”ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, pendataan bangunan yang rusak, pembangunan tenda pengungsian dan akomodasinya serta perobohan dan pembersihan puing-puing bangunan yang begitu luas terus dilakukan prajurit.

“Tidak kalah pentingnya kegiatan upaya trauma healing kepada anak-anak, remaja dan orang dewasa korban gempa, TNI Angkatan Darat juga mengirimkan Tim Psikologi,” ucap Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani.

Ditempat terpisah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, dalam konteks penanganan darurat bencana gempa Lombok, tahap transisi darurat ke pemulihan itu masih dalam status keadaan darurat.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada penjelasan pasal 23 ayat (1) yang dimaksud status keadaan darurat bencana adalah sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan,” ujarnya.

“Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang. Dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai,” lanjut Sutopo Purwo Nugroho.

Lebih lanjut disampaikan, selama masa transisi darurat bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat dapat diteruskan, seperti untuk tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur dan hilang akibat longsor.

“Untuk pemulihan segera fungsi sarana dan prasarana vital, biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat juga untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar lanjutan setelah tanggap darurat bencana berakhir,” tuturnya.

Acara penyerahan tugas dan tanggung jawab Tanggap Darurat Penanganan Gempa Lombok ini turut di hadiri Pangdam IX/Udy, Kapolda NTB dan Panglima Komando Operasi Satgas Gabungan (Koopsgasgab) Mayjen TNI Madsuni, SE.(Erwin)