Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Belakangan ini sejumlah daerah mengalami konflik antara masyarakat pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden.

Aparat keamanan pun sampai harus membubarkan atau membatalkan kegiatan ini untuk menekan potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Gerakan ini seperti koin dengan dua sisi berbeda.

Ada pihak yang menganggap gerakan ini sebagai ekspresi politik yang wajar. Di sisi lain, ada pihak yang melihat gerakan ini cenderung mengkhawatirkan.

Di kalangan parpol, Gerindra melihat keberadaan #2019GantiPresiden merupakan perbedaan pendapat yang patut dihargai.

Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan gerakan ini sederajat dengan gerakan mendukung Presiden Joko Widodo dua periode jadi tidak perlu dikhawatirkan apalagi ditakuti.

“Tak ada yang salah dengan keberadaan #2019GantiPresiden, gerakan ini sama saja porsinya dengan gerakan lain seperti Dukung Jokowi 2 Periode. Ini adalah gerakan murni dari masyarakat yang muncul akibat kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Kekecewaan masyarakat ini muncul dari begitu banyaknya masalah yang menimpa masyarakat seperti melonjaknya harga bahan pokok, sulitnya lapangan dan lain-lain. Akibatnya terakumulasi dalam bentuk gerakan ganti presiden sebagai bentuk ekspresi untuk melakukan perubahan,” kata Riza Patria pada acara diskusi bertajuk Pro Kontra “2019GantiPresiden yang diadakan oleh Social Media For Civic Education (SMCE) di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Andi Arianto Sinulingga, Politisi Golkar menyebut bahwa demokrasi itu harusnya mengatur bukan membenturkan.

“Kita saat ini menganut paham demokrasi, dimana demokrasi kita harusnya mengatur bukan membenturkan satu sama lain. Perbedaan masih menjadi masalah contohnya taggar 2019GantiPresiden malah dianggap rendah peradabannya, padahal mereka yang ikut menghujat juga rendah peradabannya. Supaya tidak terjadi konflik dan benturan antar golongan masyarakat yang berbeda pandangan sebaiknya Pemerintah harus berlalu adil. Adil kepada semua pihak,” tutur Andi.

Dia berharap perbedaan tidak harus membuat masyarakat takut untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya di publik.

“Masyarakat harus tetap bersuara dan mengeluarkan pendapatnya didepan umum, karena sudah dijamin oleh konstitusi negara kita. Yang penting kebebasan mengeluarkan pendapat itu harus didasari dasar yang kuat tidak menjadi ajang untuk mencari kesalahan dan kekurangan seseorang. Sampaikan saran dan kritik sesuai konstitisi yang berlaku,” ujar Andi Sinulingga.

Peneliti IPI, Jerry Messie melihat pro kontra taggar #2019GantiPresiden itu bergantung dari persepsi masyarakat itu sendiri.

“Masyarakat yang menilai apakah taggar #2019GantiPresiden itu kontra atau tidak. Yang pasti saya melihat ada

pihak-pihak yang sengaja mengkompori-kompori menggunakan taggar #2019GantiPresiden agar terjadi kericuhan dan keributan atau chaos di masyarakat. Jadi sudah seharusnya semua lapisan masyarakat termasuk pihak yang berbeda pandangan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan sebaliknya,” himbau Jerry.(Erwin)