Foto : Erwin
Jakarta, Media Indonesia Raya – Pembangunan Wilayah terluar Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah paling selatan Indonesia hingga saat ini belum begitu dirasakan masyarakatnya, bahkan menurut para Mahasiswa dan Pemuda Rote Ndao di Jakarta, hal tersebut karena adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Rote Ndao oleh pejabat di sana, dan upaya hukum sangat lemah, untuk itu hari ini Jumat (14/9) Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Rote Ndao mendatangi dan mendesak Kepolisian RI untuk membongkar KKN Pemkab Rote Ndao, serta menangkap oknum di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, seperti yang dijelaskan Penanggungjawab Aksi Demo, yang juga Ketua Divisi Hukum Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara RI (ANTRA RI), Paulus Henokh S.H., kepada Media Indonesia Raya di halaman Mabes Polri, Kebayoran, Jakarta.
Lebih jauh Henokh menegaskan, bahwa demo ke Mabes Polri ini karena pemeriksaan di Rote Ndau mandek tanpa ada tindaklanut setiap laporan ANTRA RI di daerah.
“Jadi kita meminta Mabes Polri untuk mengirim tim khusus untuk melakukan tindakan hukum atas dugaan KKN di Rote Ndao, dimana banyak pelanggaran hukum namun tidak adanya penindakan, maka untuk itulah hari ini kami ke Mabes Polri, kemudian Istana Negara dan terakhir ke kantor KPK, untuk menyerahkan data-data dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Rote Ndao,” tegasnya.
ANTRA RI menemukan data pelanggaran oleh Bupati Rote Ndao, seperti adanya dugaan korupsi penggunaan dana APBD dan Dana Desa, yang melanggar aturan serta penyelenggaraan pemerintahan Rote Ndao yang tidak patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini.
Lebih jauh diungkapkan, bahwa upaya dalam menyelamatkan uang rakyat dan perlunya pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, sebagaimana dana APBD Rote Ndao yang digulirkan justru diselewengkan oleh pejabat di Rote Ndao.
“Banyak sekali terjadi dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Rote Ndao, untuk itu kami masyarakat Rote Ndao di Jakarta, meminta kepada Kepolisian RI untuk bertindak tegas dan segera menyelidiki dugaan KKN di Rote ndao yang melibatkan banyak pejabat, termasuk Bupati Rote Ndau,” paparnya.
Menurutnya lagi, Bupati selaku penyelenggara pemerintah daerah, juga melakukan pencopotan pejabat daerah, serta memberhentikan Kepala Desa pilihan Rakyat dengan SK yang melanggar aturan, bahkan terjadi disktriminasi di Kabupaten paling timur Indonesia ini.
“Hari ini kita ke Mabes POLRI dan KPK agar pimpinan disini memberikan perhatian khusus dalam penegakan hukum pada Kabupaten Rote Ndao, demi keberlangsungan pembangunan nasional, bagaimana penerapan hukum dapat dilakukan seadil-adilnya bagi masyarakat Rote Ndao,” ujar Henokh.
Yang paling baru adalah ketika mereka menemukan bukti sejumlah uang sebesar 7,4 miliar yang tadinya sudah disetorkan oleh Pemda ke bupati Rote Ndao sebagai pembelian tanah, tapi justru disetorkan kembali ke kas daerah.
“Ini membuktikan bahwa ada kesalahan, bahwa ada pelanggaran di sana, karena diatas tanah tersebut sudah dibangun 4 bangunan milik Pemda, namun uangnya tidak jadi dibayarkan untuk pembelian, tetapi dengan seenaknya Bupati mengganti dengan cara sewa tanah, tanpa ada persetujuan Dewan, hal tersebut jelas menyalahi prosedur dan harus diusut tuntas kemungkinan adanya permainan dari yang seharusnya milik Negara, tiba-tiba Negara hanya sewa ke pemilik lahan, ini jelas merugikan Negara, data akan kami serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, siang ini,” pungkasnya.
Aksi damai yang digelar oleh Antra RI ini diikuti oleh puluhan masyarakat Rote Ndao yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.(Erwin)