Spread the love
Foto : Erwin
Jakarta, Media Indonesia Raya – Masyarakat Profesional Madani Indonesia (MAPMI) menggelar diskusi publik, “Peluang dan Tantangan BUMN Hadapi Krisis Global, Selasa (25/9/2018).
Acara yang digelar di Resto Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat ini, menampilkan nara sumber, antara lain mantan Ketua Komisi V DPR, Putra Jaya Husin, Eddy Junaidi (Direktur Kalimasada Institute), Salamudin Daeng (ekonom), Hendrajit (Global Futuere Institute), Perdana Wahyu (doseb pasca sajana Univ Yarsi) dan Abra Talattov (Indef).
Hendrajit mengatakan, skema pergeseran ditingkat ‘global corporate the capitlism’ ada dibaris depan sedangkan pemerintah dibelakang madzhab China dimana siasat atau strategi yang pakai adalah dengan merevitalisasi BUMN menjadi alat ekonomi negara dengan cara dikembalikan sebagai mazhab sosialis Indonesia.
“BUMN harus lebih berpihak kepada masyarakat bawah, tidak mengedepankan kepentingan politik”, tegasnya.
Putra Jaya mantan anggota Komisi VI DPR RI menegaskan, BUMN harusnya kembali kepada peran utama yaitu mensejahterakan rakyat. Saat ini yang terjadi adalah sektor yang penting diserahkan ke swasta sedangkan peran BUMN dikerdilkan, harus ada kebijakan atau keberanian dari BUMN untuk mengambil peran dalam pengelolaan SDA.
“Fungsi BUMN mengejar keuntungan tidak memperlihatkan keadaan rakyat, sehingga pelayananan kepada rakyat tidak dipertajam”, bebernya.
Sementara Salamuddin Daeng peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengungkapkan, BUMN kita harus segera bangun untuk menghadapi neolib. Demam infrastruktur di Indonesia menyeret BUMN ke dalam lingkaran utang akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran lemahnya neraca keuangan dan rasio utang.
“Sekitar 60% utang berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut. BUMN harus menjalankan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945”, tuturnya.
Abra Lalattov peneliti Indef menjelaskan, prediksi GP Morgan indikatornya dengan krisis 98 antisipasinya dengan menahan arus modal asing semua sektor yang rapuh. Sektor real swasta akan melempem dikarenakan rupiah melemah dan pinjaman tinggi akan ada resiko PHK besar besaran dan situasi politik ke depan
Keadaan BUMN saat ini adalah dampak dari andil pemerintah di tahun 2014 bagaimana antisipasinya adalah kembali meluruskan kebijakan kebijakan fiskal, tidak jangka pendek, tidak di ranah populis.
“Di tengah risiko terjadinya krisis global seperti prediksi Bank of International Settlement dan JP Morgan, BUMN harus segera diselamatkan dari berbagai bentuk intervensi pemerintah yang turut menyebabkan tekanan keuangan BUMN”, pungkasnya.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!