Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Diskusi politik (Dispol) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia di Sekretariat Vox Point Indonesia, Sanggar Prathivi Building, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (6/12).

Diskusi yang mengangkat tema, “Waspada Politik Pecah Belah Pilpres 2019″ ini, menghadirkan pembicara Intan Fitriana Fauzi, S.H, LL.M (TKN Prabowo-Sandi, DPR RI Fraksi PAN), Abdul Kadir Karding (TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Mantan Anggota DPR RI dan Mantan Sekjen PKB), Sirajuddin Abbas (Direktur Eksekutif SMRC), dan Susana Suryani Sarumaha (Waketum DPN Vox Point Indonesia).

Dalam diskusi ini, ditujukan untuk mewaspadai dan mencegah terjadinya polarisasi oleh karena politik pecah belah di Pilpres 2019 dengan mengambil atau melibatkan isu-isu Hoaks, isu Komunis/PKI, Radikal, Khilafah dan Kebhinnekaan dan melibatkan unsur-unsur asing yang dapat menyebabkan pertentangan anak bangsa dan menghancurkan bangsa sendiri.

Intan Fitriani Fauzi yang merupakan Politisi PAN mengatakan bahwa Pemilu Presiden 2019 harus berjalan dengan sejuk, damai, dengan prinsip bebas dan rahasia.

“Lewat diskusi hari ini saya berharap ada edukasi bukan saja kepada kita para Politisi tetapi juga bermanfaat kepada masyarakat terutama menyongsong dan menjalankan Pilpres yang tidak mengedepankan polemik dan konflik karena pada dasarnya negara kita dibangun atas dasar persatuan dan kegiatan,” kata Intan Fitriana.

Seharusnya di Pilpres 2019 nanti harus adu gagasan atau program bukan hoaks.

“Walaupun ada kritik dari kubu kita seperti yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais, Sandiaga dan lainnya adalah bentuk perhatian dan keresahan kami terhadap kondisi rakyat saat ini. Terutama ada penelitian bahwa daya beli dan konsumsi masyarakat turun sehingga ekonomi tidak growth (tumbuh). Jadi kita tidak perlu khawatir dengan demokrasi kita sepanjang kontestan yang ikut mengedepankan ide atau program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” imbuhnya.

Karding mengatakan tujuan berpolitik dalam Islam adalah mencari seseorang Pemimpin yang Amanah.

“Dalam Islam itu dijelaskan dengan tegas. Clear. Bahwa pemimpin harus mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya,” kata Karding.

Masuknya paham Radikalisme lewat tokoh-tokohnya yang masih bergabung menjadi tim sukses ke salah satu kubu calon presiden menjadi sorotan Abdul Kadir Karding.

“Ini jelas berbahaya dan harus diwaspadai kita bersama. Yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan deradikalisasi dan moderatisasi untuk mencegah paham radikal ini menguat ditengah masyarakat bangsa ini,” tutur Karding.

Narasi Komunis/PKI saat ini dibangun untuk menghakimi Presiden Jokowi dan orang yang percaya isu ini cukup banyak selain isu hoaks lainnya.

“Saya mencatat ada sekitar 12% atau sekitar 20 juta masyarakat Indonesia yang percaya bahwa Pak Jokowi ini PKI. Selain itu ada isu lain bahwa Jokowi juga antek Asing dan Aseng, masyarakat yang percaya isu ini juga cukup banyak. Jokowi juga dikatakan anti Islam. Padahal yang sebenarnya yang terjadi adalah Ulama yang melanggar hukum. Jadi bukan kriminalisasi Ulama. Kita ini negara hukum, dimana dihadapan hukum semua orang kedudukannya sama termasuk pejabat menteri sekalipun jika bersalah yah harus dihukum,” beber Karding.

Paham yang muncul dan menguat saat ini adalah tentang Nasionalisme, Anti Globalisasi Nativisme, Protektisme Bisnia dan Anti Imigran terutama oleh Partai Sayap Kanan (Kristen Sayap Kanan) terutama di belahan dunia barat (Amerika Serikat dan Eropah).

“Isu ini yang sedang dimainkan oleh timses salah satu kubu yang akan bertarung di Pilpres 2019. Terutama menggunakan narasi-narasi negatif untuk menyerang lawan politik nya,” ungkap Sirajuddin Abbas dari SMRC.

Presiden Jokowi pernah mengemukakan bahwa Pilpres 2019 merupakan pesta rakyat berlangsung dalam suasana gembira. Namun dalam prakteknya pesta demokrasi 5 tahunan itu menurut Susana berlangsung sebaliknya yaitu kecenderung perpecahan anak bangsa.

“Seharusnya pesta demokrasi kita songsong dengan rasa aman tanpa kekhawatiran dan kondisi ketidakwaspadaan. Tapi yang terjadi adalah kegaduhan yang menimbulkan kericuhan dan ketakutan. Untuk itu kita harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat Persatuan dan Kesatuan dalam rangka menjaga NKRI. Selain itu untuk menangkal hoaks yang menyebabkan polarisasi dan pertikaian perlu kesepakatan bersama dalam bentuk dialog kebangsaan,” kata Susana.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!