Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh tiap tanggal 10 Desember, sekelompok aktivis yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Jaga Indonesia (GJI) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Aksi mereka ini bertujuan untuk meminta Pemerintah Pusat segera mengusut tuntas pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dengan melakukan serangan mematikan di Distrik Yigi, Kabupetan Nduga, Papua. Serangan itu membuat 31 nyawa melayang.

Panglima Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Tirtayasa saat diwawancarai Media Indonesia Raya mengecam dan mengutuk keras aksi pembunuhan itu. Ia meminta pemerintah mengusut tuntas aksi brutal di Papua.

“Kita mengimbau dan berharap pihak aparat segera bisa mengusut secara tuntas. Kami prihatin dan turut bela sungkawa. Kami mengecam dan mengutuk tindakan kekerasan itu sehingga menewaskan 31 pekerjaan di Kabupaten Nduga yang disinyalir dilakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata pada tanggal 2 Desember 2018,” kata Tirtayasa di Sekretariat Gerakan Jaga Indonesia (GJI), Benhill, Jakarta, Senin (10/12).

Ia menuntut agar Pemerintah RI segera menemukan dan menyeret pelaku kriminal aksi biadab tersebut ke hadapan hukum sekaligus membongkar dalang dibalik peristiwa biadab itu.

“Aksi kami hari ini tujuannya untuk menuntut Pemerintah RI agar serius mencari akar permasalahan atas apa yang selama ini terjadi di Papua. Segera temukan solusinya, serta menghentikan segala bentuk diskriminasi keamanan politik dan penegakan hukum diseluruh wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua,” tutur Tirta.

Sedangkan terkait pelanggaran HAM akhir-akhir ini terjadi secara menyeluruh di Indonesia, Presidium Gerakan Jaga Indonesia menyoroti 4 hal sebagai bentuk pelanggaran serius antara lain:

1. Bahwa kegiatan Reuni 212 pada hari minggu, tanggal 2 Desember 2018, telah mempertontonkan lemahnya rasa kebangsaan serla patriotisme, ditandai dengan bendera HTI (Ar-rayyah) atau panji perang yang menenggelamkan Bendera Merah Putih Bendera Negara Republik Indonesia. Terdapat juga tulisan ”NKRI NO, REFRENDUM YES dimana-mana, yel-yel, slogan-slogan yang mengarah kepada paham khilafah islamiyah dengan tujuan mengganti dasar negara Republik Indonesia. Terang benderang bertujuan menghianati kesepakatan kebangsaan Republik Indonesia sebagaimana awal negara ini dibentuk dan diupayakan lewat keringat, darah dan air mata para pahlawan bangsa. Hal ini kami soroti sebagai bentuk diskriminasi keamanan polilik, dalam penegakan Hukum dan HAM terhadap mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki sikap dan rasa nasionalisme.

2. Pembiaran atau bahkan keberpihakan kepada pemilik modal, menimbulkan rasa ketidakadilan, juga tidak adanya kepastian hukum terkait pemilikan dan pengelolaan tanah hak ulayat/hak adat yang berujung pada pertikaian kelompok, suku, serta antar golongan disatu sisi, menghadapi pemilik modal dan pemerintah disisi lain. Akibat dan gelombang protes alas ketidakadilan tersebut maka rakyat yang adalah pemilik sah dengan mudah dilabelisasi sebagai OPM. Hal ini tentu kami pahami sebagai pelanggaran HAM serius.

3. Gerakan HTI yang semakin masif uniuk gigi dengan menumpangi isu agama juga perupakan pembiaran, yang tidak menutup kemungkinan adalah agen dari kekuatan asing bertujuan merebut Indonesia, termasuk kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia Timur.

4. Pembiaran terhadap ancaman-ancaman atau bentuk aksi yang menimbulkan ketakutan masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politik secara aman dan damai pada Pilpres 2019. Adalah memperlihatkan betapa lemahnya pemerintah dalam melakukan tindakan antisipatif terhadap segala bentuk pembusukan Gerakan HTI dengan tujuan merebut kekuasaan lewat Pilpres 2019, jelas merupakan pelanggaran.

Dalam aksinya di depan kantor Menkopohulkam ratusan massa GJI melakukan orasi dan mengibarkan serta membentangkan bendera dan spanduk aksi. Kemudian mereka bergerak long march sambil membentangkan bendera merah putih berukura raksasa menuju Taman Pandang Kawasan Monas Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, polisi turut mengawal diiringi mobil komando yang juga ikut dalam aksi long march tersebut. Ada anggota massa yang menggunakan sepeda motor hingga berjalan kaki dalam aksi tersebut.(Erwin).

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!