Ketahanan Menghadapi Bencana Butuh Komitmen Politik

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Siapapun presiden yang akan terpilih, para kepala daerah yang akan memimpin, maupun para
anggota legislatif yang akan duduk di parlemen, ancaman bencana yang dihadapi di Indonesia
tidaklah berubah, oleh karena itu komitmen politik baik tingkat nasional maupun subnasional
diperlukan dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Hal tersebut disampaikan
Mahawan Karuniasa, Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK
Indonesia Network) dalam Talk Show Pojok Iklim yang dilaksanakan oleh Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu 16 Januari 2019.

Seperti diketahui, jumlah bencana di Indonesia terus meningkat, terutama sejak tahun 2002 yang
mencapai 143 kejadian dan melonjak menjadi 2.342 pada tahun 2016, atau meningkat lebih dari 16 kali lipat.

Bencana ini didominasi oleh bencana hidrometeorologis, yaitu banjir, angin puting
beliung dan tanah longsor. Bahkan di tahun 2018, diperkirakan 95% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologis.

Bencana di Indonesia tentu tidak terlepas dari variabilitas maupun perubahan iklim yang terjadi.

Upaya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, perlu menjadi prioritas
perhatian para pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Kesadaran pentingnya
ketahanan maupun terbatasnya upaya peningkatan kapasitas ketahanan terhadap bencana masih menjadi tantangan.

Kerentanan terhadap bencana banjir dan tanah longsor sangat terkait dengan kebijakan tata ruang
dan perencanaan pembangunan serta implementasinya. Oleh karena itu kapasitas institusi untuk mampu menghasilkan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan isu
kebencanaan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas, ungkap Mahawan Karuniasa.

Dalam COP 24 di Kota Katowice, Polandia, selain fokus pada pedoman implementasi komitmen
para pihak, isu peningkatan kapasitas terutama negara berkembang juga menjadi isu strategis yang dikelola oleh Paris Committee on Capacity Building (PCCB). Pada tahun 2019, isu peningkatan kapasitas pada COP 25 akan fokus pada kapasitas implementasi pencapaian
komitmen para pihak negara berkembang.(Erwin)