Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – IKOHI lahir dari rahim orang tua yang anaknya diculik dan dihilangkan oleh kediktatoran Orde Baru Suharto pada tahun 1998. Ia ditakdirkan untuk memastikan bahwa pelaku harus bersedia mengungkapkan kebenaran, menghadapi palu keadilan dan memulihkan kerusakan.

Pada Kongres Pertama di bulan Oktober 2002, IKOHI memutuskan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek, bukan objek, perjuangan untukmerebut hak-hak korban yang dirampas, yaitu hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. IKOHI berkeyakinan bahwa hak-hak korban tersebut memungkinkan untuk direbut jika dan hanya jika pelaku pelanggaran HAM tidak memegang tampuk kekuasaan. Membiarkan pelaku pelanggaran HAM menjadi Presiden tidak pernah ada dalam bayangan IKOHI.

Sebagaimana dicatat sejarah, IKOHI didirikan oleh para aktivis dan keluarga yang anggotanya menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa pada medio 1997 hingga medio 1998. Komnas HAM mencatat bahwa pada periode tersebut setidaknya terdapat 23 aktivis pro demokrasi yang menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. 9 orang aktivis kemudian dilepaskan oleh para penculik setelah mereka mengalami penyiksaan yang mengerikan. 1 orang aktivis ditemukan dalam keadaan meninggal daiam keadaan luka siksaan dan tembakan. Sisanya, 13 orang masih hilang dan tidak diketahui rirnbanya sampai hari ini. Beberapa dari masih hilang tersebut pernah bertemu dan berkomunikasi di tempat penyekapan dengan mereka yang telah dibebaskan.

Tindakan penghilangan orang paksa (enforced disappearance) merupakan pelanggaran HAM yang berat dan merupakan kejahatan yang terus berlangsung (continuing crime) hingga mereka yang dihilangkan tersebut diketahui nasib dan keberadaannya.

Menurut hasil penyelidikan Pro Justicia Komnas HAM yang dikeluarkan tahun 2006, kasus penghilangan paksa 1997-1998 dilakukan oleh Tim Mawar KOPASSUS yang dikomandani oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Hasil penyelidikan Komnas HAM sesungguhnya merupakan sebuah proses hokum dan kelanjutan dari keputusan Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI pada tahun 1998 yang memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo Subianto sebagai perwira tinggi ABRI bersama dengan Kivlan Zen dan Chairawan.

Para keluarga korban pelanggaran HAM selama puluhan tahun mengalami stigma dan diskriminasi sebagai akibat dari propaganda rejim Orde Baru bahwa rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM justru menjadi pihak yang dipersalahkan oleh pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru.

Para korban dan keluarga korban menjadi kelompok masyarakat yang rentan hingga menciderai martabat dan kehormatannya.

Keluarga korban pelanggaran HAM hingga kini juga tak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak mereka atas keadilan, kebenaran, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Namun, realitas politik nasional saat ini justru semakin memperkuat posisi para pelaku pelanggar HAM di mana mereka menguasai instrumen-instrumen politik di parlemen melalui kepemilikan partai-partai politik yang berkompetisi melalui ajang demokrasi pemilu di era reformasi selama dua dekade ini. Melalui penguasaan atas alat-alat dan instrument kekuasaan tersebut, para pelaku memiliki kekuatan penuh yang luar biasa untuk tidak diadili. Di sisi lain, kekuatan masyarakat sipil dan korban tidak memiliki kekuatan politik dalam pertarungan politik secara demokratis. Keluarga korban dan masyarakt pembela HAM hanya memiliki kekuatan moral agar seluruh kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru diselesaikan secara tuntas dan adil bagi korban dan keluarganya.

Di tengah situasi politik yang belum berpihak pada keluarga korban dan masyarakat sipil pembela HAM pada pemerintahan presiden Jokowi saat ini, IKOHI terus melakukan upaya perjuangan hak atas pemulihan yang mendesak, baik sebagai korban pelanggaran HAM maupun sebagai warga negara yang setara dan bermartabat. Berbagai program perlindungan atau jaminan sosial seperti KIS, KIP, KKS, serta bantuan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diakses para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sebagai hak atas pemulihan mendesak tersebut. Ribuan keluarga korban memandang bahwa program-program perlindungan sosial tersebut bukan semata untuk mengatasi kebutuhan mendesak, namun lebih dari itu sebagai upaya mendapatkan pengakuan nonjudusial sebagai korban pelanggaran HAM.

Pemilu 2019 kembali diikuti dua kandidat sebagaimana Pemilu 2014, yakni calon presiden petahana Joko Widodo dan penantang Prabowo Subianto, terduga kuat pelaku penghilangan paksa aktivis demokrasi 1997-1998. Disahkannya Prabowo Subianto oleh KPU sebagai calon presiden sesungguhnya telah melukai martabat para korban pelanggaran HAM dan keluarganya, utamanya keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998. Oleh karena itu, demi terus memperjuangan hak, harkat, dan martabat korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, lKOHl bersikap bahwa CAPRES PELANGGAR HAM HARUS DIKALAHKAN agar peluang pengadilan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru tetap terbuka.

Jakarta, Maret 2019 Badan Pekerja IKOHI

Ketua Umum,

Wanmayetti

Sekretaris Umum,

Zaenal Muttaqin

Ketua Dewan Penasehat,

Mugiyanto.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *