Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar jumpa pers, Senin (27/5) di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers hari ini Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan berbagai hal yaitu rencana aksi mereka di depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), rencana aksi kaum buruh ke Mahkamah Konstitusi yang rencananya digelar selama persidangan sengketa Pilpres 2019, dan terkait posko pengaduan THR.

“Hari ini saya menyampaikan penjelasan kepada kawan-kawan wartawan terkait rencana aksi kami KSPI ke Komnas HAM untuk mendesak dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kematian pengunjuk rasa pada tanggal 22 Mei 2019 dan kematian ratusan petugas KPPS. Karena menurut kami peristiwa terbunuhnya pengunjuk rasa adalah kejahatan HAM berat walaupun harus diuji kebenarannya. Jika kasus ini tidak ditangani secara serius kami akan mengadukan masalah ini ke Mahkamah Internasional,” kata Said Iqbal.

Kemudian tidak hanya itu, lanjut Said Iqbal, di forum konferensi pers kali ini KSPI menjelaskan rencana aksi kaum buruh ke Mahkamah Konstitusi yang rencananya digelar selama persidangan sengketa Pilpres 2019.

“Untuk mengawal langkah konstitusi yang diambil Prabowo-Sandi terkait hasil pemilu 2019 kita akan mengawal sidang di MK dengan aksi-aksi yang sifatnya konstitusional. Aksi ini berlangsung damai dan mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan aparat dan sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Said Iqbal.

Terakhir, Said Iqbal dalam konferensi pers hari ini juga menjelaskan tentang KSPI yang sudah mendirikan Posko Pengaduan THR.

“Kami meminta pengusaha dan perusahaan komit menyetorkan kewajibannya yaitu memberikan THR kepada para karyawan. Banyak kami temukan kasus perusahaan tidak mengeluarkan THR. Dengan adanya Posko Pengaduan THR yang KSPI dirikan diharapkan kami mendapatkan data yang akurat terkait masalah THR ini. Jadi kami minta pemerintah bertindak tegas kepada pengusaha yang tidak membayar THR dimana ketentuan tentang THR telah diatur  lewat Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015,” tandas Said Iqbal.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *