Foto : KH Syamsul Ma’arif menerima tanda penghargaan saat acara Diskusi Publik KMI dengan tema ‘Perlukah Ijtima’ Ulama ke IV’ di Hotel Sentral Jl. Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (01/08/2019).
Jakarta, Media Indonesia Raya – KH Syamsul Ma’arif Ketua Umum Forum Kyai dan Santri Nusantara (FKSN) mengatakan, adanya Ijtima’ ulama tidak menjadi masalah selama untuk menjaga kewibawaan Islam dan menjadi gerakan dakwah di bidang politik. Akan tetapi kalau menjadi alat politik merongrong pemerintahan dirinya tidak sependapat.
“Kalau tujuannya kepada kemashalatan umat tidak masalah. Bahkan, bisa menjadi kontrol pada pemerintah untuk berjalan sesuai rel-nya. Bagaimanapun di Indonesia mayoritas 85 persen masyarakatnya adalah muslim,” kata Kyai Syamsul saat acara Diskusi Publik KMI dengan tema ‘Perlukah Ijtima’ Ulama ke IV’ di Hotel Sentral Jl. Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (01/08/2019).
Katanya, gerakan dakwah bisa melalui pendidikan politik dengan dakwah bi hikmah wal mau’izhatil hasanah (dakwah dengan pendekatan akhlak & nasihat – nasihat yang baik). Sementara untuk Ustad Novel kata Kyai Syamsul lebih kepada wajadilhum billati hiya ahsan.
“Kami para Kyai dan Santri se Nusantara juga akan mengawal pemerintahan Jokowi yang mana didalamnya ada ulama sebagai wapres. Banyak kepentingan umat Islam yang dititipkan dan diharapkan dari KH Ma’ruf Amin,” terang Kyai Syamsul yang Alumni PTIQ Jakarta ini.
Senada dengan itu, KH. Muchlas Syarqun Direktur Kajian Rahmatan Lil Alamin Center mengatakan, itjima’ ulama ke IV ini bisa menjadi tantangan menjawab situasi politik yang berkembang. Menurutnya, selama tujuannya untuk kemashalatan umat Islam tidak menjadi masalah.
“Gerakan ulama dalam ijtima’ ulama tidak menjadi masalah sebagai gerakan civil soceity yang mengontrol negara. Jangan sampai terjadi oligarki politik di pemerintahan Jokowi-Amin,” ujarnya.
Menurut Kyai Muchlas, pertemuan ijtima’ ulama juga bisa dijadikan ruang konsolidasi demokrasi yang memberikan masukan positif pada pemerintah.
“Dalam negara yang kuat pilar-pilar demokrasinya juga kuat. Partai politiknya kuat saling kontrol, gerakan masyarakat civil soceity nya juga kuat dan medianya juga kuat mengawasi jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Lain halnya dengan Zuhairi B. Misrawi Intelektual Muslim, dirinya mengatakan tidak sependapat dengan adanya ijtima’ ulama, apabila hanya menjadi gerakan politik semata. Katanya, ijtima’ ulama yang sudah ada, sudah terlalu jauh masuk ke ranah politik.
“Seharusnya disudahi saja gerakan ijtima’ ulama ini yang lahir menjelang Pilpres. Apalagi Pilpres sudah usai, kita kembali ke gerakan masing-masing. Kalau urusan keagamaan kembali ke MUI dan Ormas-Ormas Islam, kalau politik kembali ke partai politik,” ujarnya.
Selanjutnya, Novel Bamukmim Panitia Ijtima’ Ulama IV mengatakan, rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo Subiato dengan Joko Widodo dinilai mengasampingkan ulama. Katanya, saat membutuhkan suara Prabowo datang ke ulama, tapi disaat mengambil keputusan rekonsoliasi jalan sendiri.
“Ulama yang mendukung Prabowo hanya dijadikan orang yang mendorong mobil mogok, setelah itu ditinggal begitu saja,” terang Novel Bamukmin.
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) ini berharap, jangan sampai KH Ma’ruf Amin sebagai ulama yang menjadi cawapres Jokowi dikesampingkan juga. Katanya, dirinya akan mendukung dan mengawal dan mengontrol pemerintahan Jokowi dalam lima tahun kedepan, apalagi ada ulama sekelas KH Ma’ruf Amin dibelakangnya.
“Semoga pak Jokowi tidak mengesampingkan KH Ma’ruf Amin. Jangan sampai ulama hanya dijadikan alat mengumpulkan suara Pemilu dan Pilpres saja,” tegas Novel.
Menurutnya, pihaknya bersama ulama hari ini akan mengevaluasi hasil Pemilu dan Pilpres dengan berencana menggelar Ijtima’Ulama IV. Novel mengatakan, akan dibahas posisi ulama paska putusan MK, penetapan KPU dan menjelang pelantikan Presiden Jokowi.
“Kedepan yang paling berbahaya kalau rekonsiliasi ini menjadi permanen pada 2024. Dimana akan muncul capres tunggal dan tidak ada oposisi yang mengontrol. Kami ulama memilih jalur oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan,” tukas Novel.
Novel juga menjelaskan, pihaknya jauh sebelum rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo-Jokowi sudah menawarkan rekonsiliasi politik lebih dahulu. Dimana, itu dilakukan paska aksi 411 dan 212.
“Kita bisa melihat proses kriminalisasi yang berjalan waktu itu kepada ulama. Harapannya, kedepan perlu membangun kemandirian bangsa dan jangan menjadi alat asing-aseng, merebaknya LGBT dan menolak paham komunisme yang mulai berkembang,” jelas Novel.
Acara Diskusi Publik dengan tema ‘Perlukah Ijtima’ Ulama ke IV’ di Hotel Sentral Jl. Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (01/08/2019) diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI). Tampak hadir Edi Humaidi Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI) dan Rouf Qusairi Sekjen KMI memandu acara diskusi sebagai moderator.
Tampak hadir beberapa tokoh, aktivis dan mahasiswa hadir pada acara ini, diantaranya Bustan Pinrang tokoh muslim penggerak ekonomi umat, Syafrudin Budiman SIP Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Desy aktivis perempuan dan para mahasiwa dari berbagai kampus di Jakarta.(Win)
