Spread the love

Foto: Istimewa 

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara) dipersoalkan. Penyebabnya sebagian lahan kota baru itu disebut bermasalah.

Menurut Wilhelmus Lele, perwakilan warga yang menentang, lahan di KBM tak sepenuhnya telah dibebaskan atau dibeli Pemerintah Provinsi Kaltara. Terutama lahan seluas 187 hektare, milik warga hasil transmigrasi atau transmigran. Warga dinilai pemerintah tak memiliki hak atas tanah, terlebih setelah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan sejumlah sertifikat oleh BPN Kabupaten Bulungan, pada tahun 2012 dan 2013.

Padahal, sertifikat tanah yang ketika itu dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur, telah warga transmigran miliki sejak 8 Desember 1993.

Ternyata kepemilikan oleh Gubernur (Kaltara) ini yang menjadi kekuatan para pemilik surat (SPPT PBB) terbitan 2015, 2016, 2017, dan 2018, dan sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN 2012 dan 2013,” ujar Wilhelmus di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (30/8/2019).

Karena dianggap tak memiliki hak kepemilikan, kata Wilhelmus, warga transmigran tak diberi ganti rugi layak dalam pembebasan lahan KBM.

“Dihargai Rp 2 juta, Rp 3 juta per KK (kepala keluarga). Belum ada satupun yang dibayar,” tutur pria 49 tahun.

Karena itu, pihaknya mengadukan hal ini ke Komnas HAM. Sebab mereka merasa dirampas hak dasarnya yakni memiliki tempat tinggal, oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, kuasa hukum Wilhelmus dan warga, Mukhlis Ramlan SH mengatakan agar pihak Komnas HAM agar Turunlah Segera ke lokasi lahan warga yang diserobot.

“Hak memiliki rumah, hak memiliki tempat tinggal itu hak dasar warga negara. Maka menggusurnya secara keji dan zalim bagian dari pelanggaran HAM,” imbuh kuasa hukum Wilhelmus dan warga, Mukhlis Ramlan.

Laporan juga telah disampaikan kepada
Ombudsman Kaltara dan DPRD, namun hasilnya tak memuaskan. Karenanya pengaduan ditingkatkan kepada lembaga lain atau yang posisinya lebih tinggi seperti Ombudsman RI, Komisi III DPR RI, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, kepolisian, LPSK hingga Komnas HAM.

Kepada Komnas HAM, warga transmigran berharap agar jangan sampai ada korban jiwa terlebih dahulu akibat sengketa ini, baru mereka bertindak. Apalagi, menurut Mukhlis ribuan warga dari 250 KK telah menyatakan kesiapannya mempertahankan tempatnya bertahan hidup.

“Komnas HAM jangan hanya melihat Papua. Kalimantan Utara bagian dari Republik. Jika warga Indonesia yang datang ke sana untuk bertransmigrasi lalu digusur tapi tidak ada peran lembaga negara seperti Komnas HAM, kita bubar saja bernegara,” kata Mukhlis.

Pihak Komnas HAM sendiri berjanji menindaklanjuti aduan. Pertama, mereka akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Hasil klarifikasi nantinya akan dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan.

“Hasilnya adalah, kami hanya menyimpulkan, apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Baik ada pelanggaran HAM atau tidak, kami mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini menjadi landasan pemegang kebijakan,” ujar Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Rifanti Laelasari.

Jika berkenan, Komnas HAM juga bisa menjadi fasilitator untuk memediasi kedua belah pihak. Mediasi bisa dilakukan jika ada permohonan dari pengaduan.(Win) 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *