Apresiasi Kabiro Hukum, FPK DKI Jakarta Janji Akan Selalu Dukung Program Gubernur Anies

Spread the love

Text/Foto: Audiensi Ketua dan Pengurus FPK DKI Jakarta dengan Kabiro Hukum, Setda Pemprov DKI Jakarta, Ibu Hj. Yayan Yuhanah, SH, MH di Kantor Kabiro Hukum, Setda Pemprov DKI Jakarta, Senin (7/10/2019).

Jakarta, Media Indonesia Raya – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi DKI Jakarta beraudensi kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Hj. Yayan Yuhanah, SH, MH pada hari Senin (7/10/2019).

Saat berkunjung, Ketua FPK DKI Jakarta H. Zamakh San HM, SH, MH datang bersama 11 orang pengurus FPK DKI Jakarta, diterima oleh Kabiro Hukum yang juga didampingi Dr. Momon Mulyana, S.H, M.Si Kasubbag Pengundangan dan Dokumentasi Hukum, serta Kesbangpol Hj. Herlina Saswita S.H.Msi Satpol PP Biro Tata Pemerintahan, Biro Dikmental dan Biro Kesos.

“Audiensi kepada Kepala Biro Hukum ini adalah audiensi yang ketiga, sebelumnya kami pengurus FPK DKI telah melakukan audiensi kepada Kabiro Tata Pemerintahan (2/10) dan Kabiro Dikmental (4/10),” ungkap H. Jamak panggilan akrab H. Zamakh San.

Menurutnya Kabiro Hukum mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kunjungan silaturahim dan audiensi Pengurus FPK DKI Jakarta.

“Jadi maksud dan tujuan audensi kami hari ini adalah untuk lebih meningkatkan jalinan silaturahim dan dukungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan FPK Provinsi DKI dari Kabiro Hukum selaku anggota Dewan Pembina FPK DKI Jakarta berdasarkan Pergub No 5 tahun 2013,” kata Ketua FPK DKI Jakarta H. Zamakh Sari HM, SH, MH kepada jurnalis Media Indonesia Raya.

Pada kesempatan itu, H. Jamak menjelaskan bahwa FPK DKI Jakarta merupakan wadah tempat berhimpun dan keterwakilan etnis, suku, ras dari 34 Provinsi, meliputi etnis Tionghoa, Arab, dan India di Jakarta.

“Tugas pokok FPK antara lain menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan. Rekomendasi dari FPK, nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” tutur H. Jamak menambahkan.

Sementara itu, Kabiro Hukum Hj. Yayan Yuhanah, SH, MH mengemukakan tupoksi Biro Hukum sesuai Pergub No. 250 tahun 2016.

“Biro Hukum memiliki peran penting, antara publikasi, melaksanakan penyusunan, pengundangan produk hukum dan perundang-undangan, pemberian pertimbangan aspek legalitas, bantuan dan/atau pendampingan hukum kepada pimpinan, perangkat daerah dan pegawai daerah,” papar Yuhanah.

“Kami FPK DKI Jakarta siap mendukung program Kabiro Hukum,” tukas Ketua FPK DKI Jakarta.

“Saya secara pribadi sebagai Kabiro Hukum dan juga anggota Dewan Pembina, Kabiro Hukum akan mensupport dan mendukung tugas dan peran FPK DKI Jakarta,” pungkas Yuhanah.

Kegiatan audensi itu sendiri, berjalan penuh dinamika dan komunikatif, berlangsung dari jam 9.30 hingga 11.30 WIB. Sebagai bentuk ikatan batin yang kuat, Kabiro Hukum selaku anggota Dewan Pembina diberikan cindera mata berupa selendang (culun) dan pin yang berlogo FPK Provinsi DKI Jakarta.(Win) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *