FKI-ELIMA-GBIK Ajak Warga Tolak Radikalisme Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden

Spread the love

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya -Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden periode 2019-2024 akan berlangsung 20 Oktober 2019.

Namun adanya penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto baru-baru ini memunculkan kekhawatiran pada kekuatan yang dinilai ingin menggagalkan pelantikan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kami menganggap ada sekelompok orang, sekelompok politisi, ada juga sekelompok pembangkang anti NKRI, kemudian kelompok koruptor
yang merasa terusik setelah Pemerintah Jokowi melalui Mutual Legal Assistance akan menyita harta mereka diluar negeri,” ungkap Ketua Umum Forum Kebhinnekaan Indonesia (FKI) Novy Viky Akihary kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Novy menilai kaum radikalis berbasis agama yang dengan terang-terangan ingin mengganti NKRI menjadi Khilafah atau Daulah Islamiyah juga berpotensi untuk mengganggu keamanan dan kedamaian Indonesia menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mereka inilah yang berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk
masa jabatan 2019-2024, dengan terus melakukan pembusukan, mulai dari kasus Surabaya, Papua, sampai dengan dengan aksi anarkis dengan menunggangi unjukrasa mahasiswa, termasuk serangan penikaman terhadap Bapak Menkopohulkam Wiranto kemarin,” katanya.

Masalah radikalisme saat ini sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Berbagai propaganda paham radikal sudah masuk ke beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat, dan bahkan dalam lingkup pemerintah termasuk TNI. Ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Pemerintah sendiri menyebut sikap mereka sudah tidak berpegang lagi pada nilai-nilai Pancasila.

“Saat ini total jumlah personil TNI sekitar 480 ribu dari ketiga matra (AD, AU, AL). Jika yang terpapar radikalisme sekitar 3%, berarti ada sekitar 14000-15000 personil,” kata Ketua Umum Elang Indonesia Maju (ELIMA), Marsda TNI (Purn) Subandi Parto, SH, MH, MBA.

Subandi mengganggap bahwa prajurit TNI yang terpapar radikalisme jelas telah menyimpang dan melanggar Sumpah Prajurit, Sapta Marga serta Sumpah Perwira. Semua sumpah tersebut menurut Purnawirawan TNI AL ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di tubuh TNI sendiri ada dasar hukumnya jika prajurit dianggap melanggar Sapta Marga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 8a dan Pasal 9.

“Keluar dari itu ‘no way’. Jika keluar jalur harus diluruskan. Jika tidak bisa diluruskan apa boleh buat, tidak ada kompromi dengan prajurit yang telah terbukti melanggar Sapta Marga. Saya sangat setuju dengan sikap dan tindakan yang diambil Kasad dan Panglima TNI untuk menindak mereka. Bila perlu diberi hukuman sesuai tingkat pelanggaran berupa hukuman disiplin militer. Jadi saya minta masyarakat sipil jangan mencampuri ketentuan ini termasuk katanya pengacara yang akan membela prajurit TNI dan keluarganya yang terbukti melanggar Sapta Marga. Lingkungan Militer dan Sipil jelas berbeda, mereka harus pahami itu,” tegas dia.

Di kesempatan yang sama Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Kuat (GBIK), Junaedi, SH mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Radikalisme sebagai musuh bersama.

“Saya menghimbau agar masyarakat tidak terpancing isu, fitnah maupun hoaks yang tujuannya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi sudah saatnya kita bersama Pemerintah dan TNI-Polri untuk senantiasa mengawal konstitusi dan menjaga demokrasi. Mari kita jadikan Pancasila sebagai Dasar Negara bukan sekedar sebagai Ideologi,” jelasnya.(Win)¬†

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *