Foto: Istimewa
Jakarta, Media Indonesia Raya – Kondisi sistem pendidikan Indonesia dinilai masih belum ideal, karena belum mampu menjawab tantangan masa depan yang penuh persaingan dan kompleks. Selain itu masih belum terarah ditandai dengan seringnya terjadi pergantian sistem pendidikan.
Apalagi dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke 4 jelas tertulis cita-cita luhur para pendiri bangsa. Cita-cita luhur ini salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus diwujudkan karena merupakan visi dari pendiri bangsa. Visi tersebut harus didukung oleh pengelola negara yaitu pemerintah yang sekarang sedang menjabat, Presiden, Wakil Presiden, para pembantu Presiden dan seluruh komponen masyarakat yang hidup dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
“Namun dengan terpilihnya CEO Gojek, Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud RI) sepertinya memberikan harapan baru pada perbaikan sistem pendidikan di negeri ini. Apalagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) kita sudah jelas bahwa tujuan pendidikan itu melahirkan manusia Indonesia seutuhnya,” kata Koordinator Bidang Media Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia 2013 dan Koordinator Forum Wartawan Pancasila, Erwin Niwattana S pada acara Ngopi Kebangsaan di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Erwin berpendapat, sistem pendidikan Indonesia saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan kendala sehingga menghambat perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan Indonesia sesuai apa yang diamanatkan konstitusi negara ini.
“Disamping pemerintah harus terus mengikuti perkembangan dunia pendidikan, karena Indonesia ini negerinya luas, banyak wilayah yang miskin, jauh dari pusat, kualifikasi guru sebagai pengajar yang harus terus ditingkatkan dan belum lagi fasilitas sekolah yang belum memenuhi syarat. Ini semua membutuhkan proses penyadaran yang lebih intensif dan juga political will yang kuat, untuk mewujudkan kesadaran dalam praktek memperbaiki sistem pendidikan kita,” paparnya.
Selain itu dia menyatakan bahwa kerjasama atau koloborasi yang kuat perlu dibangun di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri untuk meluruskan arah pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Apalagi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi berencana akan menambah lagi 6 (enam) Posisi Jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terkait rencana Jokowi ini dikatakan juga oleh Kepala Staf Presiden RI Moeldoko dalam rilis resminya, yang membenarkan bahwa akan ada rencana penambahan jabatan Wakil Menteri, namun Moeldoko belum memastikan pos Menteri mana saja yang akan bersanding dengan Wamen.
“Pak Nadiem perlu dukungan sosok figur pendamping dalam menjalani jabatan barunya tersebut yakni figur kuat di pendidikan. Memahami dunia pendidikan tidak hanya sekedar teoritis tapi sudah masuk dalam tataran praktik. Sosok pendamping Nadiem tersebut harus mampu berpikir dan bertindak Strategis, Professional, Loyal, Taktis & Chemistry (STRANALTIS-CHEMISTRY) melengkapi kriteria calon menteri Pak Jokowi yaitu Berani, Eksekutor Kuat dan Integritas,” ujarnya.
“Kriteria tersebut merupakan pemikiran kita para Alumni Relawan Jokowi Sedunia 2013 agar nantinya Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin memiliki komposisi kabinet yang ideal dan efektif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Walaupun begitu urusan pemilihan calon wakil menteri itu mutlak hak prerogratif Pak Jokowi sebagai Presiden,” imbuhnya menambahkan.
Sedangkan Arief P. Suwendi, Koordinator AKRJS 2013 bidang Event Organizer menyatakan Relawan Jokowi harus terus kreatif, inovatif dan profesional.
“Sebagaimana sambutan awal presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai pelantikan lalu, beliau mengatakan bahwa sangat optimis di tahun kedua kepemimpinannya. Beliau bahkan menargetkan Indonesia bisa menjadi 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada 2045 mendatang. Relawan Jokowi harus ikut serta mengawalnya dalam segala aspek, acara Ngopi Kebangsaan yang kesekian kalinya ini adakah salah satu untuk itu. Pasca pelantikan presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (KIM), kali ini AKRJS 2013 dan Forum Wartawan Pancasila (FWP) merasa perlu memprioritaskan sektor pendidikan dan kebudayaan. Dan kita akan bantu bagaimana kerja Menteri Nadiem Makarim sekaligus mencarikan “pembantu” beliau sebagai wakil menterinya. Kembali kita hadirkan fit and proper test ala relawan Jokowi, khususnya dalam mencari wakil menteri Nadiem Makarim yang mampu menterjemahkan konsep kerjanya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji ikut menyampaikan pendangannya bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem pendidikan Indonesia dengan mengedepankan kolaborasi yang melibatkan banyak pihak.
“Karena urusan pendidikan itu tidak bisa dilakukan sendiri tapi harus gotong royong lintas kementerian, lintas lembaga, lintas pemerintah daerah, pihak swasta, legislatif dan masyarakat. Apalagi saat ini adalah eranya kolaborasi,” katanya.
Menurut Indra Indonesia saat ini tengah menghadapi era revolusi industri 4.0 dengan persaingan semakin ketat. Sederet upaya perlu dipersiapkan, misalnya saja dengan mengubah metode pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Di antaranya, mempersiapkan model pembelajaran science, technology, engineering, art, math (STEAM) guna mengatasi ketertinggalan.
“Pendidikan di era industri 4.0 harus menjawab tantangan era 4.0 dimana kompetensi dasar spt penalaran tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills), Keterampilan Abad 21 (kritis dalam berpikir, kolaborasi, komunikasi, kreatif), berpikir komputasional (computational thinking), dan literasi (dasar & digital) menjadi target minimal yang (wajib) dimiliki. Sedangkan pendidikan STEAM saat ini sudah diterima secara global sebagai konsep pendidikan yang paling tepat untuk era ini. Untuk itu kurikulum dan pelatihan guru akan didorong ke arah aplikasi STEAM yang seutuhnya. STEAM sendiri harus kontekstual dan menjunjung tinggi kearifan lokal,” urainya.
Terakhir dia mengingatkan bahwa sistem pendidikan harus berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara yang mendasari kehidupan seluruh warga negara Indonesia.
“Sayangnya selama ini konsep pengajaran Pancasila hanya sebatas teori saja. Untuk generasi digital harus dibuat sesuai dgn dunianya misalnya dalam bentuk game online tentang Pancasila, vlog, film2 pendek, dan sebagainya,” pungkas dia.(Win)
