Bentjok Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum: Kami Minta BPK Dan Kejagung Audit Data Keuangan 2006-2016

Spread the love

Foto: Indonesia

Jakarta, Media Indonesia Raya¬†– Kuasa Hukum dari tersangka Benny Tjokrosaputro yang diduga terlibat dalam kasus investasi Jiwasraya yang merugikan negara senilai Rp 13 trilyun memberikan keterangan kepada awak media di Papa Ron’s Pizza Cafe Kantor Pusat LPP TVRI Jl. Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat.

“Kami sebagai kuasa hukum dari tersangka Benny Tjokrosaputro yang diduga terlibat dalam investasi di PT Jiwasraya. Jadi hari ini kami akan memberikan penjelasan semua yang berkaitan dengan kasus ini,” kata Muchtar Arifin dari Muchtar Arifin & Partners, Senin (24/2/2020).

Menurut Muchtar, saat ini Benny Tokrosaputro sedang dalam tahanan KPK di Kuningan. Dan selama menjalani penahanan klien mereka sudah dua kali menyampaikan tulisan tangan catatan-catatan singkat terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan Benny Tjokrosaputro oleh BPK dan KPK.

“Catatan tersebut meminta perusahaan-perusahaan investasi dan reksadana supaya diperiksa, agar tim penyidik dari Kejaksaan Agung dapat mengetahui persis dari mana saja saham-saham ini diperoleh Jiwasraya. Beberapa hari yang lalu klien kami mengharapkan agar pemeriksaan itu tidak cepat selesai oleh BPK. Jangan dibatasi scopenya biar semuanya terbuka jelas. Maka itu ditulis dari awal sejak kapan pengelolaan keuangan Jiwasraya ini yang menurut klien kami sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Selama 10 tahun itu keuangan Jiwasraya itu sudah bobol sehingga diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 13 triliun bahkan lebih dari Rp 20 triliun yang saat ini sedang diaudit oleh BPK,” jelas Muchtar.

Selain itu Muchtar mengapresiasi langah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan berterimakasih atas sikap Presiden Jokowo yang telah menghimbau agar kasus Jiwasraya ini diselesaikan secara hukum.

“Kami sebagai kuasa hukum dari Benny Tjokrosaputro sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung yang saat ini sedang melakukan penyidikan. Kami juga gembira mendengar Bapak Presiden Joko Widodo meminta kasus ini dibuka dan diselesaikan tuntas,” ujar Muchtar.

Namun begitu Muchtar juga khawatir tentang proses audit dan penyidikan oleh BPK dan Kejaksaan Agung yang membatasi pada periode akhir keuangan yaitu 2018.

“Seharusnya mereka audit dan sidik juga data keuangan Jiwasraya untuk periode tahun 2006-2016. Itu harus dibuka semua,” katanya.(Win)¬†

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *