Aliansi Jaringan Nasional Gelar Diskusi Refleksi Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel

Spread the love

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Aliansi Jaringan Nasional mengadakan diskusi publik yang bertempat di Kedai Tempo Rabu, (27/2/2020). Tema yang diusung adalah “Kedaulatan Mineral UUD 45 Pasal 33 Refleksi Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel”. Diskusi ini membahas masalah dampak kerusakan lingkungan konflik sosial, pembangunan smelter, omni bus law sektor pertambangan, HPM pemilik IUP5_12%-10,5%, dan koperasi.

Pengamat pertambangan Ahmad Redi, SH, MH mengatakan bahwa nikel sebagai partikel bahan pembuat handphone bisa digunakan sebagai bahan dari alutista dan kapal terbang .

“Nikel sebagai bahan baterai Litium juga dapat digunakan membuat rangkaian dari komponen HP. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga dan melestarikan pertambangan nikel di negara kita ini,” ucap Redi.

Sebelumnya, melalui peraturan menteri ESDM No. 11 tahun 2019, pemerintah melakukan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Tapi pelarangan tersebut malah dipercepat lagi oleh BPKM. Pada konferensi pers yg digelar BPKM Bahlil menjelaskan percepatan ini diputuskan melalui persetujuan bersama para pengusaha dan asosiasi nikel. Kesepakatan tersebut untuk meningkatkan martabat bangsa di mata dunia.

Saat itu Bahlil mengemukakan bahwa bijih nikel yang tidak di ekspor akan dibeli oleh para pemilik pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Menurutnya dia para pengusaha smelter ini akan memperoleh nilai tambah lebih, dan dalam pertemuan tersebut juga ditetapkan harga jual bijih nikel ke pabrik pengolahan.

“Bijih nikel yang diolah dalam smelter dapat dijual ke Cina Tiongkok dengan harga internasional dengan catatan sudah dikurangi pajak dan biaya transhipment. Saat ini Kementerian ESDM sendiri kedepannya masih mengkaji kebijakan ekspor nikel,” ujar Bahlil Ahmad Redi menjelaskan.

Sementara itu kepada awak media pengamat pertambangan Dr. Hanifa Sutrisna mengklaim bahwa keputusan menteri BKPM yang terkait pelarangan ekspor Nikel sangat tidak sesuai dengan tupoksinya Bahlil sebagi Menteri BKPM. Menurutnya, seharusnya BKPM mengurusi masalah investasi asing dan penanaman modal asing.

“Ini jelas abuse of power namanya. Berdasarkan UUD 45 dan konstitusional yaitu pasal yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam adalah pasal 33 ayat 3 yang berbunyi Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan justru dikuasai dan dimiliki oleh asing,” sesal Hanifa.

BKPM telah mematok harga bijih mentah Nikel yang dijual kepada perusahaan pengolahan dan pemurnian smelter dalam negeri maksimal USD 30 per metrik ton. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan harga tersebut merupakan win-win solution dari para stakeholder. Pelarangan sementara ekspor bijih nikel yang tiba-tiba membuat harga nikel naik hingga 1,2% pada perdagangan ke level US$ 16.865/mt. Bahlil menyebut perseroan bisa memperoleh kuota izin ekspor bijih sebanyak 1 juta ton. Oleh karena itu, perseroan berencana untuk mengekspor bijih nikel sebanyak 500.000 ton pada tahun ini dan 1 juta ton pada tahun depan.

Jika rencana tersebut disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun ini perseroan akan menjual bijih nikel sebanyak 947.615 ton yang terdiri dari 500.000 ton ekspor dan 447.615 ke domestik yakni ke PT COR Industri Indonesia yang merupakan anak usaha perseroan.

Perseroan memperkirakan harga jual bijih nikel akan berkisar US$20 per ton untuk domestik dan US$36 per ton untuk pasar ekspor. Selain itu, perseroan juga menargetkan penjualan feronikel sebanyak 43.500 ton pada tahun ini dengan asumsi harga jual US$1.100 per ton. Dengan demikian, harapannya perseroan mampu meraup penjualan Rp876,54 miliar pada tahun ini.

Lebih lanjut Hanifa mengatakan lokasi pabrik feronikel perseroan melalui PT COR Industri Indonesia yang berada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas 100.000 ton dan telah mulai memproduksi sejak Maret 2017 ekspor ke Cina dan Korea Selatan.

“Kita sebagai negara penghasil Nikel terbesar di dunia, tapi kog malah Cina yang mengunakan bahan baku Nikel dari Indonesia. Oleh sebab itu tata kelola minerba harus dibenahi oleh pemerintah, dan sumberdaya alam digunakan dengan sebaik baiknya,” pungkas Hanifa.

Dalam acara diskusi publik tersebut hadir para mahasiswa dan tokoh pemerhati pertambangan sebagai narasumber, aktivis sosial lingkungan Irawan HM, Rahmat Himran, dan Rahmat Metro sebagai moderator. Diskusi sendiri berjalan dengan lancar dan ditutup dengan acara makan sore bersama.(Bar) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *