Foto: Istimewa
Jakarta, Media Indonesia Raya – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) terpecah karena adanya dua kepengurusan.
Kepada wartawan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), H. Fauzan Kamil, LC, MA yang terpilih dari hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Fave Bandara, Tangerang, Banten, Sabtu (10/10/2020), mengklaim, kepengurusannya merupakan pengurus resmi AMPHURI.
Fauzan Kamil menolak kepengurusan AMPHURI hasil dari Munaslub yang terselenggara di Batu, Malang, Jawa Timur dengan Ketua Umum terpilih Firman. Ia menjelaskan, pihaknya bersama pengurus AMPHURI lainnya menggelar Munaslub di Banten karena mereka tidak menerima kepengurusan AMPHURI yang dihasilkan dari Munaslab di Malang.
“Kami menggelar Munaslub di Banten karena menilai Munas AMPHURI di Malang tidak sesuai dengan AD/ART organisasi. Oleh karena itu, kami menolak kepengurusan mereka,” papar Fauzan di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Fauzan menambahkan Munaslub AMPHURI berjalan lancar, sesuai anggaran dasar oranganisi dan tidak ada “ngotot-ngototan” di antara peserta, sehingga dapat memilih pengurus baru dengan tertib.
“Memang pada saat kami menggelar Munaslub sempat didatangi oleh pihak kepolisian Bandara yang minta penyelenggaraan Munaslub dibubarkan. Akan tetapi setelah dijelaskan akhirnya pihak kepolisian memahami tentang apa yang terjadi di organisasi AMPHURI,” papar Fauzan Kamil.
Tidak hanya itu saja, diterangkan Fauzan kalau kegiatan Munaslub tersebut berlangsung tetap dengan memenuhi protokol kesehatan.
“Kami semua menggunakan masker,” terang Fauzan.
Oleh sebab itu, lanjut Fauzan dengan terpilihnya Amien Balubaid dan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum, dalam kepengurusan AMPHURI hasil Munaslub Banten, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam melayani umat.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Tim Hukum AMPHURI, DR. H. Razman Nasution, SH, S.Ag, MA (Ph.D) yang juga menjadi juru bicara Jokowi-Mahruf Amin di Pilpres 2019 mengatakan sangat prihatin dengan kondisi negara saat ini.
“Saya minta Presiden Jokowi hadir, tampil kedepan, jangan membuka ruang bagi siapapun yang membully beliau. Hari ini saya mengritisi Pemerintah untuk kebaikan. Pak Jokowi dan Pak Mahruf Amin sebaiknya jangan terbebani dengan masalah yang terjadi saat ini. Tapi harus hadir dilokasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini,” kata Razman.
Terkait kepengurusan AMPHURI hasil Munaslub Banten telah disahkan secara hukum dengan terbitnya SK Kemenkumham, Razman meminta agar kepengurusan AMHURI hasil Munaslub Batu (Firman dkk) untuk lapang dada mengakui bahwa kepengurusan Fauzan Kamil sah di hadapan hukum dan undang-undang.
“Secara administrasi umum dan hukum kepengurusan AMPHURI yang diketuai H. Fauzan Kamil, LC, MA dan Wakil Ketua Umum Amien Balubaid itu sah dengan diperkuat melalui SK Kemenkumham yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Cahyo Rahadian Muzhar, SH, LLM,” ungkap Razman.
Namun begitu, Razman menyebut bahwa AMPHURI yang telah disahkan oleh Kemenkumham masih membuka pintu Islah dan Rekonsiliasi kepada Firman dkk.
“Melalui rekan-rekan media yang hadir disini dengan hormat kami meminta agar saudara Firman dan teman-teman AMPHURI hasil Munaslub Batu sudi kiranya untuk bergabung dan berekonsiliasi kembali. Mari yang bengkok kita sama-sama luruskan, sesuai Tafsir Al-Quran jika benar katakan yang benar. Jika masih keberatan silahkan ajukan ke pengadilan, mari kita selesaikan disana. Per hari ini juga kami minta kepada saudara Firman dkk segera meninggalkan sekretariat AMPHURI, karena secara hukum yang sah adalah kepengurusan Fauzan Kamil dkk. Jadi kepada rekan-rekan media kami tegaskan bahwasanya kami akan terus membuka ruang komunikasi secara persuasif kepada Firman dkk melalui jalinan tali ukhuwah diantara kita supaya AMPHURI tetap besar sebagai organisasi penyelenggara Haji dan Umrah yang diakui di negara ini,” tandas Razman.(Win)
