GPI Jakarta Raya Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin

Spread the love

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya¬†– Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya mengadakan diskusi dengan tema “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin”, yang bertempat di Resto Mie Atjeh Seulawah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Hadir dalam diskusi para narasumber seperti Ismail Abdulkadir (Aktivis Lingkaran Pemuda Untuk Demokrasi), Raden Mas Muhamad Agus Rugiarto, SH (Pengacara, Ketua LBH Jakarta Pusat), dan Rizal Tuhuloula (Sekretaris PW GPI Jakarta Raya).

Dalam paparannya Agus Rugiarto mengatakan 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin sudah cukup berhasil.

Dalam paparannya Muhamad Agus Rugiarto mengatakan 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin belum maksimal, terutama terkait performansi dan kemampuan dari para menteri di kabinet Jokowi-Amin untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

“Untuk itu saya menyarankan harus ada reshufle menteri. Karena beberapa kali saya usulkan dalam bentuk surat ke istana itu tidak pernah sampai ke Jokowi. Kalaupun ada seharusnya ada tanggapannya dari Presiden. Beda dengan periode kemarin, ketika saya menyampaikan responnya luar biasa. Apakah birokrasi sekarang ini sudah menganggap semuanya sudah aman-aman saja,” tutur Agus.

Padahal menurut Agus, persoalan buruh adalah persoalan rakyat. Jadi sudah seharusnya mereka (menteri di kabinet) itu lebih serius dan tanggap saat menghadapi dan menyelesaikan persoalan rakyat.

“Kalau mereka para menteri itu tidak becus, sudah selayaknya mereka diganti. Ada 5 menteri yang harus diganti seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka harus berada di depan memberikan solusi yang baik, bukan memperkeruh suasana,” ujar Agus.

Ismail Abdulkadir menyebut bahwa selama setahun Pemerintahan Jokowi-Amin kelemahan yang paling mendasar adalah masalah komunikasi publik.

“Itu terlihat saat Pemerintah menangani masalah Covid-19, terlihat kerja para menteri di kabinet tidak sinkron satu sama lain termasuk dengan kepala daerah. Belum lagi komunikasi publik para pejabat tidak berjalan baik. Jadi tak heran timbul kegaduhan di media atau publik,” papar Ismail.

Selain itu, Ismail menyorot kinerja Pemerintah dan DPR saat mengesahkan Omnibus Law kluster Cipta Kerja.

“Saya melihat betapa gagapnya Pemerintah saat merespon aksi demontrasi atau unjuk rasa saat Omnibus Law disahkan. Selain itu perlu dipertanyakan apakah UU ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat bangsa ini terutama membuka lapangan kerja atau cuma bentuk kepentingan asing atau oligarki,” ujar Ismail.

Rizal Tuhuloula mengatakan Pemerintahan Jokowi-Amin pada periode pertama kepemimpinannya bisa dikatakan berhasil melalui pembangunan infrastruktur.

“Periode Kedua nya Jokowi berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya sehingga kekuatan oposisi menjadi tidak terlalu kuat,” kata Rizal.

Sedangkan dari sisi investasi Rizal menyorot terkait dengan pasal-pasal di UU Omnibus Law.

“Jangan sampai ada kepentingan asing yang dititipkan dalam pasal UU Omnibus Law. Akhirnya yang dirugikan kita sendiri. Oleh karena sebaiknya kita harus mengkaji dan menyempurnakan Omnibus Law supaya menguntungkan negara dan memihak buruh dan para pekerja,” tandas Rizal.(Win)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *