Alasan Jhoni Allen Dkk Menggelar KLB Deli Serdang: AHY Belum Matang Dan Tidak Berpengalaman Memimpin Demokrat

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya -Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak matang dan belum berpengalaman sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menjadi pertimbangan oleh Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut pada Jumat (5/3/2021).

Hal tersebut diungkapkan Jhoni Allen yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa pada konferensi pers di sekretariat sementara DPP Partai Demokrat jalan Terusan Lembang No. D54 Menteng , Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

“Penempatan AHY oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak tepat sehingga menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan di Partai Demokrat,” katanya dihadapan para awak media.

Jhoni menilai kepemimpinan AHY yang rapuh, sewenang-wenang, dan menjaga jarak dengan para kader terutama pengurus daerah dan cabang, menyebabkan penyumbatan aspirasi dan kebuntuan komunikasi.

“Faktor ini yang menjadi alasan kader-kader di daerah menginginkan Kongres Luar Biasa (KLB) segara dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apalagi sejak SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY memungut iuran wajib per bulan dari anggota legistatif, hal ini menyakiti hati para kader yang telah berdarah-darah berjuang mendapatkan kursi legisiatif untuk membesarkan Partai Demokrat,” bebernya.

Padahal DPP Partai Demokrat sebelum SBY menurut Jhoni Allen, sama sekali tidak pernah memungut iuran dari para kader. Lebih parah lagi SBY tidak pernah membuat laporan keuangan. Tidak ada akuntabilitas sama sekali, termasuk KLB PD 2015 dan Kongres PD 2020 juga tidak memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Puncaknya terjadi pada Kongres 2020 berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik No. 2 tahun 2008 dan UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden SBY. Antara lain; pertama AD/ART dibuat di luar Kongres, kedua SBY menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal partai dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi yang memiliki kewenangan metebihi kedaulatan anggota partai,” tuturnya.

Dimata Jhoni Allen dkk, SBY telah membangun tirani politik sebagai penguasa tunggal guna mempertahankan dinastinya melalui AD/ART yang mematikan demokrasi dan hak-hak anggota. Lanjut Jhoni, AD/ART tersebut dibuat sehingga tidak memungkinkan selain KMT (Ketua Majelis Tinggi) untuk membuat keputusan tentang : KLB, Calon Ketua Umum, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Majelis Tinggi, calon Presiden, calon Ketua DPR, penentuan koalisi partai dalam Pilpres, penentuan calon gubernur.

“SBY memberikan kekuasaan absolut kepada AHY sebagai Ketua Umum PD untuk menunjuk dan memberhentikan pengurus DPD, DPC, calon bupati dan walikota, menentukan koalisi pilkada di daerah.

Sementara itu mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal menyebut bahwa saat ini Partai Demokrat dibangun berdasarkan tirani kekuasaan absolut keluarga SBY yang mencerminkan bukti kudeta terhadap kewenangan anggota dan kader partai. Sehingga menurut Dia melalui KLB Deli Serdang yang diselenggarakan oleh kader Demokrat adalah untuk meruntuhkan dan menghancurkan tirani yang dibangun oleh SBY dan AHY.

“SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan AHY sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi dan AHY sebagai Ketua Umum, sedangkan Eddie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Wakil Ketua Umum, dan Ibas sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPR Ri, dan merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR mewakili Fraksi Partai Demokrat. Semua kesewenang-wenangan SBY dan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) yang melanggar UU parpol tersebut dibatalkan dan dianulis dalam KLB Deliserdang, dan dikembalikan sesuai dengan UU Parpol yakni AD/ART tahun 2005 yang demokratis, akuntabel, transparan, yang memberikan ruang untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam partai,” katanya.

“Jadi, untuk menghancurkan tirani dan politik dinasti SBY yang melanggar aturan etika dan hukum, maka KLB Deli Serdang meminta dan meminang Jenderal (Purn) DR Haji Moeldoko, S.I.P untuk memimpin perjuangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, modern, akuntabel, dan bermartabat,” tandasnya.(Win)