Spread the love

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM atau Pelaku Ekonomi Rakyat.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS dan Bappenas) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

“Oleh sebab itu, untuk mencari jalan keluar dan sekaligus menjawab persoalan UMKM tersebut, kami berinisiatif menggelar Silaturahmi Akbar (Silatbar) Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara yang rencananya diadakan selama 2 hari, dari 22-24 Maret 2022,” kata Penggagas Silatbar Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara, dr. Ali Mahsum Atmo, M.Biomed pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ali Mahsum mengaku ajang Silatbar akan dihadiri oleh 84 komunitas dan organisasi ekonomi kerakyatan serta mengundang stakeholder ekonomi kerakyatan, seperti pemerintah, akademisi, organisasi usaha dan sebagainya. Selain itu, CEO Pondok Gede Center’s, sekaligus Presiden Kawula Alit Indonesia ini menyebut gelaran Silatbar terinspirasi pada krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana ekonomi rakyat jadi pahlawan ekonomi nasional.

“Namun sampai 24 tahun reformasi ekonomi rakyat belum keluar dari zona yang terlemahkan, yang terdampak pandemik Covid-19 ada sekitar 64,5 juta UMKM atau pelaku ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.

Ajang Silatbar, sebut Ali Mahsum akan menjadi wadah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan, kesatuan, sinergi dan kolaborasi antar Pimpinan Organisasi dan Pelaku Ekonomi Rakyat dalam wadah Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat.

“Karena sejak 17 Agustus 1945, Ekonomi Rakyat kita tidak punya rumah. Berjuang sendiri-sendiri, sementara tantangan kedepan sangat berat yakni adanya digital ekonomi berbasis ekosistem komunitas dari kluster spesifik. Jadi nanti yang menangani petani ya petani saja, begitu juga pedagang, termasuk buruh dan kuliner,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan dengan hadirnya Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat berfungsi untuk menangani ekonomi rakyat.

“Kita dirikan untuk melindungi, mengayomi, dan mengkanalisasi hambatan, tantangan dan persoalan ekonomi rakyat,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama Ketua Tim Perumus Rumah Besar Nusantara Ekonomi Rakyat, Hery Haryanto Azumi
mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku ekonomi kerakyatan.

“Bisa dalam bentuk pendampingan digitalisasi ekonomi, pembuatan serifikasi halal, SIPT, BPOM, dan perlindungan hukum. Agar bisa berkembang kita juga harus berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah termasuk swasta,” ujarnya.

Sedangkan untuk sumber keuangan untuk menggerakkan UMKM atau pelaku ekonomi kerakyatan jelas Herry, diperoleh melalui holding ekonomi kerakyatan, dana hibah, CSR, BUMD, dan BUMN.

“Selain itu sumber dana bisa diperoleh dari pihak swasta dan penyertaan modal produktif dan sumber lainnya,” tandasnya.(Win/Red)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *