Ketum Jangkar Jokowi Usul 4 Nama Politikus PDIP Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan RB

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Ketua Presidium Nasional Jangkar Jokowi, I Ketut Guna Artha menyampaikan duka cita atas berpulangnya Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo dengan menghadiri prosesi pemakaman di TMP Kalibata 1 Juli 2022.

Masih dalam suasana duka, sudah ada wacana memunculkan figur pengganti jabatan MenPANRB. Salah satunya dari pengamat sosial politik Herry Mendrofa yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA).

Menurutnya sosok yang pantas menggantikan jabatan Menteri PAN-RB, setidaknya ada empat kader PDI Perjuangan yang dinilai akan menempati posisi Menpan RB, yakni Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

I Ketut Guna Artha turut buka suara menanggapi analisa tersebut. Menurut I Ketut Guna Artha jika ukurannya kapasitas, kapabilitas dan integritas maka empat tokoh ini tak diragukan untuk memimpin reformasi birokrasi di KemenPANRB.

“Jika diantaranya ditugaskan oleh Presiden Jokowi maka menggantikan posisi Bung Achmad Basarah dipimpinan MPR tidaklah sulit. Menggantikan posisi Ibu Risma di Kemensos juga banyak kader dari PDI Perjuangan yang memiliki kemampuan,” kata I Ketut Guna Artha di Jakarta, Senin (4/7/2022).

“Bagaimana jika pak Ahok? Melihat pengalamannya selama mendisiplinkan birokrasi di Pemprov DKI, bahkan sejak awal sebelum dilantiknya Kabinet Indonesia Maju, kami bahkan merekomendasikan beliau menjadi Menteri PANRB dan Pak Tjahjo Kumolo tetap Mendagri,” ujar I Ketut.

Yang menarik sebut dia adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Mengapa pasca Pilpres 2019 tidak kami dorong masuk kabinet? Karena saat itu kami punya alasan bahwa: pertama, dengan melihat rekam jejak memimpin Jawa Tengah periode pertama, kami melihat beliau sangat potensial menjadi pemimpin nasional 2024 maka dengan tetap sebagai Gubernur, beliau akan lebih banyak dapat berinteraksi langsung dengan akar rumput dan generasi milenial dan generasi Z untuk membangun kemajuan yang progresif di Jawa Tengah sebagai basisnya nasionalis,” tutur I Ketut.

Terlebih tantangannya adalah bahwa Ganjar Pranowo mampu mengharmonisasi 35 kepala daerah tingkat dua yang otonom dan dari berbagai latar belakang partai politik (berbeda dengan Jakarta yang Walikotanya ditunjuk oleh Gubernur).

“Kedua, kami yakin bahwa Ibu Megawati akan bangga dengan kader Kepala Daerah yang mampu menterjemahkan program-program pemerintah pusat baik program Nawacita, Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan kemampuan kepala daerah dalam mengakselerasi target realisasinya,” tukas I Ketut.

Sebagai contoh misalnya apa yang dikawatirkan Ibu Megawati terkait banjir Rob di Semarang, pembangunan proyek Bendungan Bener yang akhirnya mampu ditangani secara persuasif dan pendekatan dialogis oleh seorang Ganjar Pranowo.

“Karena menurut hemat kami bahwa apa yang menyangkut persoalan rakyat untuk kemajuan daerah adalah ujian kapasitas leadership terlebih ditengah kondisi tiga tahun ini menghadapi pandemi Covid19. Itulah ujian yang telah mampu dilewati oleh leadership Ganjar Pranowo,” papar I Ketut.

Namun diluar kuasa manusia ternyata MenPANRB wafat sebelum masa tugasnya berakhir. Dan ini tentu secara hukum ketatanegaraan dibutuhkan pengganti Tjahjo Kumolo secara difinitif. Maka dengan hak prerogatifnya Presiden akan memilih yang terbaik sebagai pengganti almarhum Tjahjo Kumolo.

Sementara itu, lanjut I Ketut masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah masih hingga Agustus 2023. Kurang lebih dalam satu tahun kedepan masih banyak yang bisa Ganjar kerjakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca kebijakan pelonggaran prokes Covid19.

“Artinya jika misalnya beliau ditunjuk menjadi MenPANRB maka Wakil Gubernurnya yang menggantikan posisi beliau sebagai Gubernur. Apakah PDI Perjuangan bersedia mengisi posisi Wagub Jawa Tengah? Kalau hitungan politiknya sih rugi ya. Justru saya lebih melihat strategisnya adalah menyiapkan kader gubernur pasca mas Ganjar di 2024,” ucap I Ketut.

“Kemudian kementerian PAN-RB juga spesifik terbatas mengelola aparatur sipil negara (ASN), sedangkan jika memaksimalkan sisa masa jabatan gubernur menurut saya lebih strategis karena mengelola langsung kebijakan lintas sektoral walaupun dalam scope provinsi. Karena jangan lupa bahwa Jawa Tengah itu lumbung suara PDI Perjuangan dan lumbung suara pilpres,” tandas I Ketut Guna Artha.(Win/Red)