Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air masih menjadi sorotan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangani kasus korupsi.

Padahal Presiden Joko Widodo terus mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah menekan perilaku koruptif dalam pelayanan publik.

Jokowi ingin pelayanan publik terus ditingkatkan agar masyarakat terlayani dengan baik. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia menghadirkan pelayanan publik berkelas dunia termasuk oleh KPK.

“Sebenarnya khan kalau perintah Presiden juga sudah jelas. Tidak boleh main-main di dalam pemerintahannya Pak Jokowi ya nggak? Lihat ini ada berapa orang di sekitar Presiden yang bermain sendiri tidak di bawah koordinasi Jokowi,” ungkap Ketua DPW DKI Jakarta Seknas Jokowi Aries Rahmadi Suyuti di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Sebut Pendiri Ganjar Milenial yang akrab dipanggil Gus Aries sudah jadi rahasia umum bahwa KPK itu dalam praktiknya terindikasi tebang pilih kasus hukum.

“KPK menurut saya sudah tidak lagi independen dan cenderung menangani kasus berdasarkan pesanan tertentu. Ini khan sudah politis,” kata Gus Aries.

“Contohnya ada beberapa kasus yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK ini kog tidak dilakukan. Atau pada kasus lain terduga pelaku korupsi kog tiba-tiba jadi tersangka, dijemput atau bahkan tiba-tiba ditangkap. KPK kog bisa begitu,” imbuh Gus Aries.

Menurut Gus Aries para penyidik Lembaga Anti Rasuah KPK tetaplah manusia biasa bukan malaikat, jadi tetap harus dikontrol dan diawasi terutama ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Hal ini menimpa kakak saya berinisial HS, asalnya dari kota Jogja. Itu terjadi pada tanggal 2 Juni 2022. Jujur, saya menangis melihat kakak saya pakai seragam oranye. Dari pernyataan KPK ditulis Pak Walikota Yogyakarta ditangkap dirumahnya, yang lucunya kok habis itu surat penangkapan itu sudah disiapin. Ini saja sangat janggal, seperti sudah disetting,” jelas Gus Aries.

Sebelumnya Gus Aries sudah mengingatkan saudaranya tersebut menjadi target operasi tangkap tangan KPK.

“Sebelumnya saya terus berkomunikasi dengan kakak supaya tidak salah langkah. Berbicara penangkapan ada indikasi-indikasi partai politik yang ada di Yogyakarta tidak. hanya ingin mengambil alih jabatan saja tapi mungkin suara di Yogyakarta. Sebenarnya sasaran mereka itu adalah karena kakak ipar saya mau maju jadi walikota Yogyakarta,” jelas Gus Aries.

Jika KPK masih berpolitik dan tebang pilih menangani kasus-kasus korupsi, Dia mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya KPK dibubarkan saja.

“Lebih baik KPK bubar karena buang-buang uang negara saja tapi kinerjanya minim, dan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan negara,” ujar Gus Aries tegas.

Gus Aries menganggap kelemahan dan kesalahan penegakan hukum bukanlah pada sistem itu sendiri melainkan karena faktor manusianya.

“Jika terjadi kejahatan korupsi. yang harus dipotong itu orangnya bukan organisasinya bukan? Yang menjalankan KPK cuma manusia bukan malaikat. Adakah permainan disitu kalau nggak ada itu bohong. Kepentingan politik jelas ikut bermain. Jadi buat apa dipertahankan. Bubarkan sajalah. Tapi masalahnya khan harus ada namanya undang-undang yang harus diamandemen dan itu tugas rumah dari teman-teman di DPR,” pungkas Gus Aries.(Win/Red)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!