Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pada awal gerakan reformasi (1998), dalam organisasi gerakan mahasiswa maupun dalam dinamika diskusi dan aksi aksi gerakan pro-demokrasi saat itu, hampir tidak ada tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Konsentrasi gerakan reformasi hanya terfokus pada upaya mengakhiri pemerintahan ORBA yang otoriter yang membangun kekuasaan diktatorial itu dengan memanfaatkan pasal “presiden dapat dipilih kembali” secara terus menerus dan penyimpangan politik TNl-Polri melalui Dwi Fungsi ABRI (TN|). Kalau pun ada diskusi di kalangan intelektual kampus dan kaum pergerakan yang membicarakan Konstitusi, hanya berkisar pada “pembatasan” masa jabatan presiden yg dalam UUD1945 dikatakan “Presiden & Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali” (Pasal 7), diminta diubah: “Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali (hanya) untuk masa jabatan berikutnya”, hanya dua periode kekuasaan.
Isu amandemen UUD 1945 muncul justru dari sekelompok orang “penumpang gelap” yang ditopang kekuatan asing yang mengambil alih gerakan dan membawa isu perubahan menyeluruh terhadap UUD 1945, setelah rezim Soeharto tumbang. Mereka bergerak sangat cepat dan efektif di tengah krisis moneter (dan politik) yang mencekam serta dinamika masa transisi yang terus berkecamuk.
Tanpa disadari bangsa Indonesia, kekuatan internasional atau “International Regim’ tetah memanfaatkan kemelut politik pergantian tiga kekuasaan yakni dari “Presiden Habibie (1998-1999), ke Presiden Gusdur (1999-2001), lalu Presiden Megawati (23 Juni 2001 sampai 20 Oktober 2004), untuk menjalankan operasi false flag (bendera palsu) yang sejak awal telah mereka rancang sebagai strategi menyamarkan upaya mereka dalam menghancurkan konstitusi Indonesia sebagai pintu masuk guna menguasai seluruh kekayaan bangsa Indonesia secara konstitusional.
Untuk menyikapi masalah amandemen UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya carut-marut dan kegaduhan baik di bidang Politik, Sosial, Budaya maupun Ekonomi, maka Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) menggelar Rakernas ke 2 di Hotel Alia, Cikini, Jl. Cikini Raya No. 32, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8).
Pembukaan rapat kerja nasional GSI ke 2 dibuka lewat forum diskusi yang bertema “Selamatkan Indonesia, Ganti Presiden, Kembali Ke UUD 1945, Mutlak! “, dan dihadiri para panelis seperti Margarito Kamis, Rocky Gerung, Said Iqbal, Salamuddin Daeng, Samuel Lengkey, Marwan Batubara, Ratna Sarumpaet, Adhie Massardhi dan lain-lain. Sedangkan sebagai keynote speaker adalah mantan Menko Maritim Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli.
Mantan Menko Maritim di Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK , Rizal Ramli mengatakan bahwa Gerakan Selamatkan Indonesia dibutuhkan untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis primordial, agama maupun suku.
“Ini inisiatif yang bagus Gerakan untuk menyelamatkan Indonesia, karena bangsa kita harus diselamatkan dari risiko krisis primordial, agama maupun suku. Dan harus diselamatkan dari krisis sosial dan ekonomi, karena hari ini potensi krisis ekonomi itu sangat tinggi. Apalagi setelah Turki mata uangnya anjlok kemarin sampai 40% itu pasti punya dampak terhadap kita. Jadi saya bangga masih ada teman-teman yang konsen untuk menyelamatkan Indonesia. Saya ucapkan selamat calon-calon presiden dan wakil presiden, mudah-mudahan kedua pasangan ini menawarkan program dan strategi untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar rame, cawe-cawe, berebut kekuasaan tapi menawarkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, sekaligus mendorong bangsa supaya bangkit dan lebih maju,” kata Rizal Ramli.
Sedangkan Charma Aprianto, S.E., selaku Sekjen GSI Provinsi Sumatera Selatan mengatakan melalui rakernas GSI ke 2 tahun 2018 ini GSI harus menjadi gerakan yang mewakili masyarakat Indonesia dan gerakan itu riil di daerah.
“Rakernas ini mudah-mudahan merekomendasikan bahwa Gerakan Selamatkan Indonesia harus riil di daerah. Contoh, Indonesia sumber daya alamnya besar, kami di daerah punya permasalahan-permasalahan yang berhadapan dengan pihak asing, GSI Pusat harus ikut menolong, ikut juga berjuang itu. Jadi jangan cuma dialektika, formalitas semata. Untuk GSI, kami berharap ini benar-benar gerakan yang mewakili representatif masyarakat Indonesia,” kata Charma Aprianto.
Menurutnya, permasalahan utama di Sumatera Selatan adalah penguasaan sumber daya alam oleh orang asing.
“Tidak ada sumber daya alam satupun seperti perusahaan kelapa sawit dan karet yang dikuasai orang lokal. Semuanya oleh asing, jadi itu harus kita dorong dan kita lawan. Harus kita rebut kembali kalau tidak bisa revolusi,” tegas Charma Aprianto.
Saat ini Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) telah berdiri di 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *