Spread the love
Foto : Erwin
Jakarta, Media Indonesia Raya – Inilah pernyataan sikap Presidium Rakyat Menggugat (PRM)  terkait kasus hukum Meiliana di Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No. 31, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Presidium Rakyat Menggugat, menyatakan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik lndonesia. Adalah kewajiban pihak kepolisian untuk menampung segala aduan dan laporan masyarakat. Akan tetapi laporan yang akibatnya berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan konflik horizontal, Polri seharusnya lebih bijak dalam menanganinya. Untuk laporan perkara penodaan agama, polri segera untuk membuat SOP agar para pelapor perkara penodaan agama utk terlebih dahulu memberikan bukti bahwa perkara yg dilaporkan telah dilakukan mediasi/musyawarah/tabbayun dsb kepada Terlapor. Jika perlu laporan atas penodaan agama diselesaikan diluar pengadilan dalam hal ini penyelesaian perkaranya di pihak kepolisian;

2. Mahkamah Agung. Supaya MA melakukan pembenahan dan mengambil tindakan tegas temadap Hakim yang bermasalah dan rawan disusupi oleh kepentingan kelompok maupun kepentingan perorangan yang melakukan penekanan terhadap independensi hakim dalam memutus perkata baik untuk alasan kelompok maupun alasan-alasan lain yang membuat tercorengnya wibawa pengadilan. Jika perlu melakukan uji integritas terhadap seluruh hakim yang memegang palu;

3. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial jangan menjadi lembaga tempelan. Semakin banyaknya hakim pemegang palu terseret kepusaran tindak pidana suap, gratifikasi dll) menandakan moral hakimz sudah dititik nadir. Tidak ada upaya tegas dari Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim yang bermasalah. Jika KY hanya menunggu dan pasif terhadap segala fenomena permasalahan hakim maka kepercayaan publik terhadap lembaga ini-pun sama dengan merosotnya kepercayaan publik pada independensi hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia & Kementerian Agama. Pasal 156 dan Pasal 156a yang mengatur soal penodaan agama telah menimbulkan korban yang seharusnya tidak patut dipersalahkan. Terdapat jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh kustitusi yang seharusnya ikut dijamin pelaksanaannya seara baik oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Agama dengan cara ikut merumuskan aturan dan opsi penyelesaian terhadap perkara penodaan agama supaya terdapat jaminan kebebasan berpendapat bagi warga negara atau paling tidak terdapat jaminan kepada setiap warga negara dalam berpendapat yang perkaranya bersinggungan dengan penodaan agama bahwa jika perkara tersebut menimbulkan masalah, cukup diselesaikan melalui aturan yang mewajibkan para pihak berperkara untuk menyelesaikannya diluar pengadilan.

Hati-hati mengetokkan palu. Palu hakim yang mengantarkan orang yang tidak bersalah ke penjara dalah pengingaran terhadap keadilan dan salah satu pembunuhan pallng kelam yaitu membunuh kebebasan orang yang tidak bersalah.

Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang Sebelum kepercayaan publik terhadap Institusi pengadilan jatuh ke titik nadir, lembaga peradilan segera untuk melakukan pembenahan. Jika tidak, hukum hanya akan mengabdi pada dirinya sendiri bukan mengabdi pada orang dan keadilan !

Tim Kuasa Hukum Presidium Rakyat Menggugat.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *