Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pernyataan tersebut diungkapkan
Pengamat Kebijakan Perasuransian dan Jaminan Sosial, Irvan Rahardjo dalam diskusi bertajuk ‘Evaluasi Kinerja OJK; Bedah 1001 Masalah OJK’, di Up2U Cafe, Hotel Ibis, Cikini, Jakarta, Kamis (8/11).

Menurutnya OJK harus serius merespon laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2018, terkait sejumlah temuan dari lembaga audit negara tersebut.

“Ada sewa kantor senilai Rp 400 miliar yang dananya terbuang sia-sia dan nyatanya kantor tersebut malah tidak dipakai. Gedungnya dibayar tapi dibiarkan kosong,” kata Irvan.

Laporan hasil pemeriksaan BPK lainnya di periode yang sama juga menyebut, bahwa iuran dari para pelaku industri oleh OJK tidak disetorkan ke kas negara. Dan menurutnya dari segi pengelolaan dana dan kinerja OJK masih buruk dan jauh dari memuaskan.

“Itu jumlahnya juga sama, sekitar Rp 400 miliar,” imbuh Irvan.

Sedangkan pakar hukum Haryo Wibowo memilih menyoroti masalah hukum terkait kasus-kasus yang dihadapi OJK menyangkut jasa keuangan.

“Paskah berdirinya OJK 11 tahun keatas, justru ada peningkatan kasus di pengadilan baik perdata maupun pidana. Perdata ini berhubungan dengan bisnis berupa jasa keuangan, asuransi dan perbankan. Satu lagi tentang kepailitan. Di sisi pidananya juga ada tindak pidana korupsi yang melibatkan perbankan. Trennya makin naik perkara-perkara yang ditangani oleh pihak OJK. Baik yang ada di KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dan di daerah-daerah itu pada bank-bank seperti BPD, trend nya juga semakin meningkat. Dimana posisi dan tanggung jawab OJK agar kasus seperti ini bisa diminimalisir sehingga tidak merugikan negara,” kata Haryo.

Haryo menilai sebagai otoritas negara yang paling berwenang dalam pengawasan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya bertanggungjawab bila terjadi permasalahan hukum dalam industri jasa keuangan, namun ia menilai lembaga tersebut belum bekerja maksimal, efektif dan efisien.

“Oleh Undang Undang, OJK diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan. Termasuk bersinergi dengan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perdata di perbankan maupun tindak pidana korupsinya,” tandas Irvan.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!