Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Menjelang Hari Kesehatan Nasional, Indonesia justru mendapat dua ‘kado
hitam’ dari pemerintahnya sendiri. Pertama, salah satu hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 yang baru-baru ini
diluncurkan menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perokok anak di Indonesia. Kedua, pemerintah
memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2019.

Hal ini memicu polemik dan diskusi luas berbagai kalangan, termasuk dalam Ruang.Temu (baca: Ruang
Titik Temu) yang digagas oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tanggal
8 November 2018 lalu. Diskusi hangat bertajuk “Menilik Politik Cukai Tembakau” tersebut menghadirkan
Hasbullah Thabrany (Calon Legislatif DPR RI 2019-2024, PDI Perjuangan), Dedek Prayudi (Calon Legislatif DPR RI 2019-2024, Partai Solidaritas Indonesia) dan Didi Irawadi Syamsuddin (Anggota Komisi XI DPR RI, Partai Demokrat).

Selain narasumber, diskusi ini juga menghadirkan lima penanggap, yaitu Julius Ibrani (Sekjen Perhimpunan
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia – PBHI), Saniman (Dosen Universitas Trunojoyo yang juga adalah mantan petani tembakau), Widya Kartika (Tax and Economy Officer Prakarsa Institute), Fajry Akbar (Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis), dan Sandi (Staf Kebijakan Pendapatan
Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI), dipandu moderator Jessica Wowor (Asumsi.co).

Kebijakan penetapan tarif cukai ditengarai berada di tengah tarik menarik kepentingan politik.

“Pada dasarnya terdapat tiga tantangan utama pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, yaitu ekonomi, politik dan budaya. Namun merujuk pada keputusan pemerintah bahwa tarif cukai rokok tidak naik menjelang
Pemilu, alasannya sudah jelas adalah politik,” tukas Hasbullah Thabrany.

Hasbullah mengatakan bahwa naiknya tarif cukai rokok tidak pernah berdampak terlalu besar secara politik,
namun sebaliknya berisiko sangat besar pada kelompok miskin yang terperangkap dalam lingkaran setan
karena konsumsi rokok.

“Saya khawatir Presiden Joko Widodo tidak memiliki informasi yang cukup tentang
kaitan cukai rokok, kemiskinan dan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat – terutama mereka yang termasuk kelompok rentan, termasuk sekitar 25 juta orang yang tergolong miskin,” ungkap Hasbullah
yang juga adalah pakar ekonomi kesehatan ini.

Hak mereka untuk hidup sehat, menurutnya, dikalahkan oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek.

Didi Irawadi Syamsuddin sebaliknya mengatakan bahwa cukai rokok merupakan persoalan klasik yang seharusnya dilihat dari berbagai aspek.

“Di sisi kesehatan kita memiliki kewajiban untuk mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula atau perokok muda. Namun di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan nasib sekitar 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari hulu ke hilir pengolahan
produk tembakau, seperti di daerah Madura dan Nusa Tenggara Barat”, ujarnya.

Meski setuju dengan
kenaikan tarif cukai, Didi menekankan perlunya solusi bagi petani dan pekerja lain yang terkait produksi
rokok.

Argumentasi bahwa naiknya tarif cukai dapat membantu menghalangi akses konsumen terhadap rokok
diragukan oleh Dedek Prayudi.

“Cukai tembakau sudah dinaikkan beberapa kali, tetapi kurang berdampak
pada penurunan konsumsi rokok. Apakah benar cukai tepat digunakan sebagai instrumen pengendalian
rokok?”, cetusnya.

“Diperlukan satu perangkat kebijakan – bukan kebijakan tunggal – agar dapat
menyelesaikan persoalan ini secara sekaligus; menekan pertumbuhan konsumen rokok dan menjaga jangan
sampai ada economic damage yang timbul di sisi dunia usaha,” imbuhnya.

Namun demikian, ia
menambahkan, diperlukan studi yang komprehensif mengenai hal ini sebelum sebuah kebijakan diambil.

Secara kritis Julius Ibrani menanggapi argumentasi terkait rokok yang selalu dihubungkan dengan
pekerjanya,

“Menurut saya pembelaan terhadap kesejahteraan petani tembakau merupakan dalih usang. Apakah pernah dilakukan eksplorasi pemikiran lain selain nasib buruh? Tidak pernahkah diteliti soal nasib ‘perbudakan’ mereka, upah minimum yang mereka terima dan status mereka sebagai petani kontrak yang
bertahun-tahun mengerjakan lahan milik orang lain? Ditambah dengan risiko penderitaan tobacco sickness,
ancaman anak putus sekolah karena menjadi buruh tani tembakau, dan sebagainya.”

Perdebatan ini diwarnai kisah Saniman, mantan petani tembakau, yang mengetengahkan fakta menarik, “Argumen bahwa kenaikan cukai dan harga jual rokok akan mematikan industri tidaklah berdasar. Sebab jika cukai naik, maka biaya produksi dan harga jual ke konsumen otomatis akan dinaikkan oleh pebisnis. Saya justru ingin menyoroti fakta bahwa praktik usaha rokok masih dijalankan dengan pendekatan tata niaga
tembakau peninggalan zaman penjajahan Belanda dulu, tanpa pernah dibenahi.”

Saniman menegaskan bahwa ia menjadi saksi betapa represifnya industri rokok terhadap petani, dengan
kontrol sepihak bagi penetapan harga tembakau, dominasi pembelian oleh dan dari sumber-sumber tertentu,
serta ancaman penutupan akses pasar jika petani tidak mengacu pada harga beli yang ditetapkan oleh
industri.

“Hidup kami cuma mengandalkan hasil penjualan panen. Pekerjaan selama berbulan-bulan dalam
mengurus lahan tidak ada upahnya. Sementara raksasa industri bermodal besar terus menggurita,” keluhnya.

Hasbullah mengamini hal ini dan mengatakan, “Sebuah brand rokok internasional yang merupakan pemilik
bersama salah satu brand rokok nasional terbesar Indonesia, menikmati Rp. 99,6 trilyun penjualan dan membawa pulang keuntungan bersih sebesar Rp. 12,6 trilyun tahun lalu. Sementara penghasilan rata-rata
petani tembakau 80% di bawah upah minimum regional.”

Fajry Akbar menyinggung kemungkinan peran investor asing dalam batalnya kenaikan tarif cukai rokok tahun ini. Ia mengatakan, “Investor asing butuh kepastian kebijakan fiskal dan merasa dapat menekan pemerintah karena sudah menanam modal trilyunan.”

Fajry juga menambahkan bahwa pembuat kebijakan tidak dapat hanya berkutat pada kebijakan fiskal dan memikirkan titik hilir saja. Kontrol terhadap rokok mungkin bisa dilakukan justru di sektor hulu dengan menambah nilai produksi dan membenahi struktur penjualannya.

Mengingat keputusan bahwa tidak naiknya tarif cukai rokok telah ditetapkan, perwakilan Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan, Sandi, mengatakan bahwa hal tersebut mau tidak mau harus dijalankan.

“Pengendalian konsumsi rokok bisa dibantu dengan kebijakan non-fiskal lainnya, seperti perluasan Kawasan
Tanpa Rokok. Saat ini juga sudah ada upaya intensifikasi produk-produk tembakau lainnya misalnya vape,
cerutu dan sebagainya. Selain itu, sudah ada program penyelamatan sosial untuk mengalihkan tenaga kerja
rokok ke industri selain rokok.”

Sandi juga menyerahkan situasi pada keseimbangan pasar, “Harga rokok di
Indonesia termasuk yang paling murah, jadi harapannya harga jual bisa naik secara regular minimal
mengikuti inflasi.”

“Sebaiknya pemerintah tidak hanya melihat cukai sebagai target penerimaan negara, dan mengembalikannya kepada makna sebenarnya yaitu untuk mengontrol konsumsi produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan. Seharusnya pemerintah tidak perlu takut bahwa kenaikan cukai akan
menurunkan minat konsumsi, ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memiliki ketergantungan
terhadap penerimaan dari cukai rokok,” bantah Widya Kartika.

Diskusi ditutup dengan merangkum harapan para pihak.

”Cukai rokok bukan persembahan industri. Cukai
rokok adalah sumbangan para perokok sebagai denda atas perbuatan mereka yang merusak lingkungan
atau dikenal dengan sebutan sin tax. Kenaikan cukai selama ini belum cukup ‘dosis’-nya untuk dapat
menghalangi akses anak-anak terhadap rokok,” tegas Hasbullah.

Dedek menimpali, “Meski saya pro pada penurunan jumlah perokok utamanya anak-anak dan perokok pemula, kebijakan yang dirumuskan haruslah berbasis knowledge, analisa data dan bukti – supaya tidak mendasarkannya pada kepentingan sepihak, yang menjadi pintu masuk bagi tindak korupsi.”

Sementara, Didi menekankan pada peran lingkungan terdekat seperti keluarga dan guru, dalam pengurangan konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan remaja.

Terkait petani rokok, Didi mengusulkan, “Konversi tanam dan profesi petani perlu digerakkan untuk mengurangi produksi tembakau. Alokasi
pendapatan cukai rokok sebesar 50% untuk BPJS seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden, jangan sampai hanya menjadi lip service, sementara kesejahteraan petani tidak terperhatikan.”

Saniman menutup, “Cukai rokok harus dikembalikan pada petani dalam bentuk program ketahanan pangan
supaya kita bisa swasembada pangan. Jangan hanya menggembar-gemborkan dikembalikan ke BPJS –
apalagi hanya dialokasikan sebesar Rp. 5 trilyun. Kompensasi ini tidak akan pernah bisa membayar kembali ancaman kehidupan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok.”.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *