Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Tim Advokasi dan Pembela Masyarakat Adat Minang akan mengajukan permohonan gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan laporan pidana untuk film Cinta Tapi Beda yang dilakukan Bareskrim Polri.

Film yang disutradarai Hanung Bramantio dan Produser Raam Punjabi dengan Pemeran Utama Aghni Prastita itu dinilai telah mencederai sekaligus merugikan kepentingan adat dan rasa keagamaan orang Minangkabau.

Guna menyikapi Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/35/I/2013/Dit Reskrim Um, tanggal 7 Januari 2013 oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri, maka Tim Advokasi dan Pembela Masyarakat Adat Minang pada hari Kamis (15/11) akan melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Ketua Tim Zulhendri Hasan, secara hukum tidak ada batasan waktu terutama mempersoalkan perkara yang di SP3. Disamping itu apa yang mereka lakukan sebagai tindakan konkrit untuk penegakan hukum.

“Yang pasti kami ingin menegakkan kebenaran terutama terhadap tindakan kesewenangan yang menurut kami tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Zulhendri kepada Media Indonesia Raya, di Kantor Tim Advokasi dan Pembela Masyarakat Adat Minang Pusat Perkantoran Tendean Square Kav. 122-124 No. 22, Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).

Zulhendri pun menjelaskan, film yang dirilis sekitar 27 Desember 2012 itu, merusak citra adat Minangkabau yang berslogan Adat bersandikan Syarak, Syarak bersandikan Kitabullah.

“Artinya final bahwa Alquran adalah kitab suci orang Minang dan Islam agamanya,” tuturnya.

Dalam film tersebut menceritakan sepasang kekasih yang beda agama, dimana, sang pria bernama Cahyo seorang lelaki asal Djogjakarta yang lahir dari keluarga muslim yang taat dengan Diana seorang gadis yang beragama katolik fanatik asal Sumatera Barat.

“Dengan cara menggambarkan seluruh identitas budaya Minangkabau sebagai bentuk representasi keseharian sosok Diana gadis minang yang tidak pernah lepas menggunakan kalung salib, bahkan makanan kesukaannya adalah babi rica-rica. Hal ini jelas sangat merendahkan martabat dan budaya kami orang Minangkabau,” sesal Zulhendri.

Zulhendri pun menegaskan, hal ini telah mengusik rasa keagamaan orang Minang yang pandangan hidup masyarakatnya sudah jelas.

Untuk itulah, guna menyikapi Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/35/I/2013/Dit Reskrim Um, tanggal 7 Januari 2013 oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri, maka Zulhendri dan Timnya pada hari Kamis (15/11) akan melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Zulhendri pun menjelaskan, dari laporan itu polisi telah melakukan penyidikan dengan memanggil berbagai saksi termasuk mengumpulkan bukti-bukti.

“Bahkan telah dihadirkan ahli Pidana sehingga menurut pandangan kami laporan tersebut telah memenuhi 2 unsur alat bukti yang sah,” ungkapnya.

Namun pada 10 April 2014, Penyidik Bareskrim Polri menghentikan laporan itu berdasarkan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Harusnya dilimpahkan Kejaksaan untuk diuji kebenaran materiilnya di Pengadilan. Akan tetapi justru Penyidik Bareskrim Polri menghentikan LP tersebut dengan alasan bukan merupakan tindak pidana,” jelas Zulhendri.

Dalam KUHP, menurut Zulhendri perbuatan pidana tersebut bisa dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan terutama yang menyinggung suku dan agama. Namun ada undang-undang lain yang secara spesifik mengaturnya.

“Yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan ada lagi Pasal 156 KUHP mengatur hukuman pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sementara, Pasal 156a mengatur pidana penjara paling lama lima tahun untuk seseorang yang secara spesifik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” pungkas Zulhendri.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *