Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Penembakan terhadap 30-an pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, di tengah upaya pemerintah mengingkatkan pembangunan di sana menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan di Papua memiliki kerumitan tersendiri. Penembakan yang menewaskan 31 orang (yang masih harus dikonfirmasi) itu terjadi di Kabupaten Nduga, pada 1 Desember, namun baru terungkap Selasa (4/12) setelah dikabarkan oleh kalangan gereja.

Aparat keamanan menyebut pelaku serangan itu adalah ‘kelompok kriminal bersenjata’ yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun kelompok itu belum memberikan pernyataan apa pun.

Namun Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok yang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia melalui referendum mengatakan, peristiwa itu terjadi karena Papua tidak mendapat hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Situasi dan kondisi di Kabupaten Nduga Papua yang tadinya tenang menjadi bergejolak setelah munculnya kelompok yang ingin Papua berpisah dari NKRI.

“Semua sepakat bahwa Papua sudah final dengan Republik Indonesia, dan Papua adalah NKRI, NKRI adalah Papua. Persoalan-persoalan yang terjadi di Papua hari ini sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara bermartabat, berintelektual, dan mencari solusi-solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Ketua Umum DPN Gerakan Cinta NKRI Hendrik Yance Udam kepada Media Indonesia Raya seusai acara Diskusi Kebangsaan ‘Papua Membara ! Ada Apa Dengan Papua ?’ di Jl. Danau Toba Pav. 145, Benhil, Jakarta Pusat, Jumat (14/12).

HYU panggilan akrab Hendrik Yance Udam berharap pernyataan-pernyataan para Politisi dan Tokoh Nasional tidak memperkeruh suasana di Papua, dan kepada Aparat Keamanan (TNI-Polri) dia berharap penyelesaian konflik diselesaikan dengan pendekatan humanis.

“Untuk para politisi di Jakarta saya himbau bersikaplah secara intelektual dan bermartabat. Kepada TNI-Polri harus mampu mendekati masyarakat agar mereka para separatis tidak bisa berlindung di masyarakat, TNI-Polri tidak terjebak melakukan pelanggaran HAM, jadi perlu kehati-hatian karena masalah sudah kompleks,” himbaunya.

Menurut Hendrik, isu Papua sebaiknya tidak dijadikan alat oleh para Politisi di ajang Pilpres 2019. Hendrik menggangap program pembangunan di Papua tidak boleh terganggu apalagi terhenti.

“Jangan karena siapa yang ingin menjadi presiden Papua dikorbankan dan isu dimaenkan untuk memanaskan suasana. Jelas itu tidak boleh. Biarkan Pak Jokowi membangun Papua, jangan diganggu lagi. Jadi Papua sudah final menjadi bagian NKRI,” tandas Hendrik.

Sedangkan Koordinator Poros Benhil sekaligus Anggota Dewan Pembina Gerakan Cinta NKRI Aznil Tan mengatakan kerjasama dengan Gercin NKRI akan diwujudkan untuk mendukung Pemerintah Jokowi yang telah dirasakan oleh rakyat Papua lewat program pembangunannya.

“Saya akan mendorong kawan-kawan dari Gercin NKRI untuk turun aksi demo mendukung Presiden Jokowi, tepatnya di depan Istana Negara pertengahan bulan Januari 2019 dan dengan estimasi massa sebanyak 10 ribu orang, mayoritas orang-orang asli Papua yang datang dari Papua,” tandas Aznil.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *