Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Persoalan Papua telah final dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan
Pepera (pemungutan pendapat rakyat) 1 Mei 1962 yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Itu berarti Papua telah merdeka secara berdaulat dalam NKRI, sudah saatnya mengisi kemerdekaan itu dengan hal hal yang positif dan membangun Papua dalam bingkai NKRI.

“Di Papua ada 7 wilayah adat dan terdiri dari dua ratus lebih suku suku asli papua yang mendiami tanah Papua
dan tujuan kita mendirikan negara adalah salah satu tujuannya adalah kesejahteraan. Pertanyaan saya seandainya Papua di dorong untuk merdeka keluar dari NKRI oleh elit-elit politik dan antek antek asing yang merupakan petualang-petualang politik, apakah Papua akan sejahtera dan aman ?. Saya yakin tidak, sebab akan terjadi pembunuhan dimana-mana untuk merebut kekuasaan,” beber Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Cinta NKRI Hendrik Yance Udam kepada Media Indonesia Raya baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Hendrik isu Papua Merdeka bukan merupakan solusi tapi bisa menyengsarakan rakyat Papua.

“Papua masih bergabung dalam NKRI saja sesama orang asli Papua (OAP) sudah saling bunuh melalui
perang antar suku yaitu sesama sesuku di Papua. Hal ini disebabkan faktor sukuisme yang sangat tinggi terutama untuk jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan politik di Papua, ada suku tertentu yang mendominasi. Inilah yang terjadi saat ini di Papua,” ungkap Hendrik.

Persoalan Papua menurut Hendrik harus ada campur tangan dan jalinan komunikasi yang mulus antar para steak holder seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, institusi TNI-Polri serta Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP.

“Kami berharap Gubernur Papua yaitu Bapak Lukas Enembe harus mampu menahan diri lewat pernyataan yang santun dan sejuk terkait kasus penembakan pekerja jalan trans Papua kemarin oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) kemarin. Yang kita inginkan agar situasi dan kondisi di Papua lebih kondusif, dan kedepannya Gubernur Lukas tidak membuat pernyataan kepada media nasional dan internasional sehingga menimbulkan polemik dan konflik baru di Papua. Statemen beliau (Lukas) berbeda dengan wakilnya Klemential S.E, M.M yang malah mengutuk keras tindakan KKB sehingga menyebabkan terbunuhnya pekerja di Papua. Bagi kami ini menggelikan, dimana dua tokoh sentral di Papua saling berbeda pendapat di media nasional dan internasional. Seharusnya mereka berdua membantu Pemerintah Pusat dalam mencari solusi penyelesaian Papua bukan malah sebaliknya,” sesal Hendrik.

Persoalan-persoalan di Papua lanjut Hendrik adalah tanggung jawab Gubernur Papua dengan cara melakukan mediasi para kelompok yang bertikai tanpa perlu menyalahkan Pemerintah Pusat.

“Jadi kami minta Pak Gubernur Lukas tidak usah selalu menggertak
Pemerintah Pusat dengan isu Papua Merdeka, sebab Papua telah final dalam bingkai NKRI dan itu tidak boleh diutak-atik lagi. Dan kami Gerakan Cinta NKRI (Gercin NKRI) mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang di lakukan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam rangka mensejahtrakan
orang Papua dan mendukung TNI-Polri untuk menjaga keamanan di Papua serta mendukung usaha TNI-Polri dalam mengejar para pelaku kriminal bersenjata di Papua yang menewaskan anak bangsa para pekerja jalan trans Papua di kabupaten Nduga,” pungkas Hendrik.(Erwin)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *