Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) rencananya akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 6 Februari 2019 di Istana Negara dan 20 provinsi lain di Indonesia untuk menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan Permenkes Nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama meliputi semua biaya ditanggung tak terbatas, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis.

“Permenkes 51/2019 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal pada Konferensi Pers di Hotel Mega Proklamasi, Jl. Proklamasi No.42, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, jika pemerintah ingin mengatasi devisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Devisit kan sama saja merupakan kegagalan direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tuturnya.

Iqbal menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi devisit BPJS Kesehatan.

“Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 triliun. Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan. Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu,” tuturnya.

FSPMI–KSPI akan melakukan aksi serentak di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019, di antaranya adalah di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, dan Batam.

Khusus di Jakarta, kata Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara.

Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat pada aksi mereka tanggal 6 Februari 2019 adalah:

1. Lapangan kerja, Ancaman PHK, Revolusi Industri 4.0

2. BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar

3. Tolak Upah Murah, Cabut PP 78/2015, Turunkan Harga

4. Tolak TKA China Unskill

5. Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.(Win) 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *