Komunitas Blogger Milenial (KBM) menggelar Diskusi Bersama Tentang Nasionalisasi Freeport, Blok Rokan Dan Mahakam

Byadmin

Feb 21, 2019

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Di Era Pemerintahan Jokowi, satu demi satu SDA Indonesia kembali di rebut. Kedaulatan atas SDA, Migas, mineral benar-benar di laksanakan dengan sungguh sesuai perintah UUD 1945 Pasal 33 “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Blok Mahakam di ambil alih oleh Pertamina dari Total E & P Prancis, Blok Rokan dari Chevron USA dan PT Freeport di menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51 Persen.

Melihat permasalahan tersebut diatas untuk itu Komunitas Blogger Milenial (KBM) menggelar acara diskusi bersama yang mengambil tema ;” Nasionalisasi Freeport, Blok Rokan & Mahakam, Siapa Yang Untung?”.

Acara diskusi ini menghadirkan para narasumber kompetensi dibidangnya masing-masing seperti; DR. Agus Hari Hadi selaku Akademisi dan Praktisi Media, Karyono Wibowo selaku Peneliti Indonesian Public Institute (IPI) dan Direktur Indo Survey & Strategy (ISS), dan Wibowo Arief selaku Pengamat Politik.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai UUD merupakan Konstitusi yang bukan hanya milik pemerintah tetapi milik kita semua rakyat indonesia,” ujar Dr Agus pada saat diskusi bersama di Cordela Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (21/2) sore.

“Untuk adik-adik kita yang milenial, apakah benar antara sejarah dan pertengahan antara tahun-tahun ke tahun antara pendekatan iya atau tidak itu kita masih mengunakan data primer dan data sekunder?, kita tidak bisa berbicara soal data tersebut antara milenial ke tahun 1967 sangat jauh tetapi ketika ada informasi sementara yang saya dapat bahwa freeport sudah plus minus 51 persen yang dulunya 1967 itu hanya 10 persen itu bagi saya ada sebuah perkembangan,” ungkap Dr. Agus.

“Yang artinya bahwanya para adik-adik semua yang tergabung dalam KBM ini tidak perlu melakukan aksi-aksi yang tidak membangun negeri ini karena pemerintah dalam hal ini Bapak Jokowi jelas beliau mempunyai pikiran baik untuk menasionalisasi asset- asset negeri ini,” tutur Dr Agus.

“Perlu kita sadari bersama yang namanya konsep-konsepi yang terdahulu itu sudah mutlak artinya Pancasila sebagai dasar filosofis dan UUD 1945 sebagai Konstitusi itu sudah ada di hati kita masing-masing hanya tinggal bagaimana cara kita bisa untuk mensejahterakan bangsa dan Republik kita bersama,” kata Dr Agus

“Untuk dapat menjalankan pemerintahan ini, kita harus melihat asset-asset pemerintahan negara yang strategis dan kuintal ini harus di kuasai oleh negara,” ujar Wibowo Arief.

“Sebagai contoh ketika Indonesia menjadi importir minyak dan mengalami kekurangan ini maka dengan nasionalisasi kita bisa tahu kandungan minyak di tingkatkan tidak dan kita dapat ketahui apa kita mayoritas?, jika mayoritas kita bisa memperbesar biaya produksinya itulah yang menjadi langkah awal Bapak Jokowi untuk mengambil alih sumber daya yang strategis dengan BUMN tentunya . Pastinya BUMN ini juga mengambil proyek-proyek pembangunan di swasta yang macet kemudian di ambil Bapak Jokowi supaya proyek tersebut dapat berjalan lancar kembali untuk kemajuan negara ini,” kata Wibowo.

Disisi lain, Karyono Wibowo mengatakan ; “Jika kita berbicara soal ekonomi ,politik dan kebudayaan tentunya konsep nasionalisasi menuju konsep kemandirian ekonomi yang berdiri diatas kaki sendiri ini, tentu saja menurut saya Bapak Jokowi ini belum sempurna karena sebelum pemerintahan beliau itu sudah banyak permasalahan yang terjadi di tanah air ini,” ujar Karyono.

“Kalau kita tarik kebelakang konsep pemerintahan dari Bung Karno itu terfokus kepada prinsip trisakti yang merupakan prinsip kemerdekaan Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain,” kata Karyono.

Tiga prinsip trisakti adalah berdaulat di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan berkepribadiaan di bidang budaya . Ketiga prinsip itulah menjadi prinsip kemerdekaan.

Jika negara yang bilang sudah merdeka tetapi belum melakukan prinsip trisakti ini tersebut maka bangsa itu belum bisa di bilang merdeka.

“Perlu kita juga ingat apa saja yang sudah tertuang dalam UUD 1945 itu sudah menjadi prinsip bangsa Indonesia,” ucap Karyono.

“Jika kita berbicara soal pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla itu ada plus minusnya dan masih ada banyak kekurangannya dengan pemerintah mereka itu tersebut maka untuk itulah kita harus secara bersama-sama untuk memperbaikinya,” tutur Karyono.

“Saya ingin berpesan agar kita jangan cepat puas dengan keberhasilan yang didapat saat ini karena suatu keberhasilan tentunya bisa menjadi suatu lompatan untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi lagi kedepannya,” ujar karyono menutup kalimat pesannya dengan senyuman kepada semua peserta diskusi.(Win)

Post Views: 2,112