Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pemilu yang demokratis, jujur dan adil adalah harapan seluruh rakyat.

Namun, atmosfir politik jelang Pemilu Serentak 2019 masih diwarnai berbagai persoalan yang bisa mengancam masa depan demokrasi.

Beragam kabar bohong (hoaks), ujaran kebencian dan isu SARA masih menjejali ruang publik sejak awal kampanye hingga saat ini.

Pun demikian, berbagai peristiwa yang mengusik rasa keamanan telah mewarnai proses pelaksanaan pemilu.

Di sisi lain, telah berkembang opini yang membentuk persepsi publik seolah ada kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Opini tentang kecurangan pemilu dibangun atas adanya kecurigaan tentang berbagai kebijakan dan peristiwa dari mulai isu DPT ganda, eKTP tercecer, kotak suara terbuat dari kardus, isu 7 kontainer surat suara tercoblos, hingga isu mobilisasi warga negara asing untuk memilih.

Selain itu, opini tentang ketidaknetralan aparat sipil negara, TNI/POLRI dan kepala daerah seolah memperkuat adanya dugaan kecurangan pemilu. Teranyar, adalah sistem informasi penghitungan suara (Situng) dicurigai sebagai upaya untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini KPU sebagai pihak tertuduh. Seolah ada “kongkalikong” antara KPU dengan salah satu pasangan capres.

Fenomena tersebut tentu menyisakan pertanyaan apakah kecurigaan dan tudingan tersebut benar adanya atau sekadar manuver politik untuk membentuk opini atau sebagai upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu?

Untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam, maka Indonesian Public Institute (IPI) kali ini mengangkat tema tersebut untuk mencari jalan keluar demi tercapainya pemilu yang demokratis, jujur dan adil melalui diskusi dengan tema: “Potensi Delegitimasi Pemilu dan Masa Depan Demokrasi” yang digelar pada Rabu (6/3/ 2019) di Resto Nanami Ramen – Hotel Ibis Budget, Jl. Cikini Raya No.75 1 2 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir para Narasumber:
1. Mochammad Afifuddin (Anggota Bawaslu RI)

2. Muhammad A.S. Hikam (Pengamat Politik Senior dari President University)

3. Bayu Dwi Anggono (Direktur Pusat Pengkajian Panca Sila dan Konstitusi FH Universitas Jember)

4. Stanislaus Riyanta (Pengamat Intelijen dan Keamanan)

5. Karyono Wibowo (Direktur Ekskutif IPI)

Karyono Wibowo mengatakan banyak peserta pemilu kerap kali menyiasasti penyelenggaraan pemilu, dimana aturan dilanggar lewat munculnya isu sara ditengah masyarakat.

“Semua pihak harus mentaati peraturan tersebut. Padahal payung hukumnya sudah jelas yaitu UU No. 7 tahun 2017 sudah menjelaskan bahwa dilarang membawa isu sara ke area publik.
Namun dalam praktik nya isu sara terus saja diproduksi ditengah-tengah masyarakat. Ini jelas sudah sangat meresahkan dan bisa menimbulkan konflik dimasyarakat,” katanya.

Selain itu menurut Karyono ada opini yang dimunculkan oleh sekelompok orang bahwa telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

“Opini dimunculkan untuk tujuan tertentu yaitu mendelegitimasi pemilu agar pemilu tidak berlangsung dengan baik. Contohnya sudah ada yakni di Bangladesh. Disana pemilu gagal dilaksanakan karena dibangunnya opini telah terjadi kecurangan di pemilu,” tutur Karyono.

Stanislaus Riyanto menyinggung tentang munculnya narasi berupa hoaks.

“Pertama, ditujukan untuk menurunkan elektabilitas lawan, dan kedua memang sengaja untuk menggagalkan pemilu itu sendiri. Lihat saja sudah ada pemikiran untuk mengepung kantor KPU oleh sekelompok orang yang dengan sengaja membangun statemen ‘jika kami kalah berarti kami telah dicurangi’. Ini jelas upaya mereka untuk mendelegitimasi pemilu sekaligus mengancam masa depan demokrasi itu sendiri,” ujar Stanislaus.

Untuk mencegah proses delegitimasi pemilu Stanislaus menggangap perlunya sanksi tegas kepada kelompok yang ingin menggagalkan pemilu.

“Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi pemilu termasuk KPU sebaiknya ditindak tegas oleh aparat kepolisian. Pendekatan hukum diperlukan agar hal tersebut tidak terjadi,” kata Stanislaus menambahkan.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengemukakan pelanggaran pemilu seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian tidak bisa ditindak karena bukan wewenang Bawaslu.

“Hoaks dan ujaran kebencian itu sudah masuk ranah hukum terutama UU ITE. Bawaslu hanya berwenang menangani pelanggaran pemilu yang dilakukan peserta pemilu,” kata Afifuddin.

Muhammad A.S. Hikam, Pengamat Politik Senior dari President University mengatakan bahwa kualitas demokrasi masih terseok-seok.

“Masalah delegitimasi pemilu itu sangat penting, terutama untuk mengukur kualitas demokrasi kita,” kata A.S. Hikam.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *