Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pada tanggal 19 Maret 2019, International Foundation for Electoral Systems (IFES), dan International Republican Institute (IRI) menggelar Forum Dialog Perempuan dan Pemilu 2019 berjudul “Misinformasi dan Disinformasi dalam Kampanye Pemilu.

”Diskusi ini diselenggarakan untuk memperingati hari Perempuan Internasional, sebuah kampanye global untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan inklusifitas gender.

Di Indonesia, hambatan terhadap partisipasi perempuan mencakup permasalahan sosio-kultural yang umum, hingga hambatan hukum dan peraturan, seperti mekanisme pendanaan politik dan kuota keterwakilan perempuan yang masih belum dapat terpenuhi. Sekalipun UU pemilu telah mewajibkan partai politik untuk memasukkan minimum 30 persen kandidat perempuan dalam daftar pencalonan mereka, hingga kini hanya 18,92 persen perempuan yang duduk di kursi DPR. Untuk pemilu 2019 ini, 16 partai politik di tingkat nasional dan empat partai di tingkat lokal yang akan berkontestasi telah memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan kandidat perempuan. Sekalipun jumlah perempuan yang dicalonkan di setiap putaran pemilu semakin meningkat, jumlah total perempuan di Parlemen tetap stagnan, dan hal ini mencerminkan bagaimana sesungguhnya banyak dari mereka yang pada akhirnya tidak terpililh.

Menuju Pemilu 2019, Indonesia juga tengah menghadapi ancaman misinformasi dan disinformasi yang serius.

”Disinformasi dan retorika yang diwarnai kebencian telah menjadi ancaman terhadap partisipasi perempuan dalam politik secara global, dan oleh karenanya sangat penting untuk memberdayakan kedua belah pihak, baik perempuan dan laki-laki, dengan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi ancaman ini,” ujar Vasu Mohan, Direktur IFES Regional Asia-Pasifik.

“Diserahkan kepada perempuan dan ”sekutu” gerakan perempuan untuk berjuang bersama melawan ancaman yang dirasa diluar bata termasuk di dalamnya retorika yang diwarnai kebencian dan ancaman kekerasan yang dialami oleh kandidat perempuan, dan pada akhirnya, masyarakat umum secara luas.”

“Ini adalah saat yang tepat bagi pengampu kebijakan kepemiluan di Indonesia untuk mendiskusikan lebih jauh perihal pelbagai hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, yang terus berkembang seiring zaman,” papar Direktur IFES Indonesia, Admira Salim. Itulah mengapa, IFES dan IRI menghimpun berbagai perwakilan dari partai politik di Indonesia, termasuk di dalamnya badan penyelenggara pemilu, institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil guna mendiskusikan berbagai tantangan dan mulai mengidentifikasi peluang-peluang solusinya.

Acara forum dialog pada 19 Maret ini dimoderasi oleh Dr. Sri Budi Eko Wardani dari Fakultas llmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Beberapa pembicara yang terlibat antara Iain Komisioner KPU Evi Novida Ginting; Anna Margret, Direktur Cakra Wikara Indonesia (CWI); dan Valentina Sri Wijiyati, Ketua Presidium Sekretariat Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (MAFINDO).(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *