Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Tema “Pemindahan Ibukota: Ide Bung Karno dan Implementasi Era Jokowi” diusung pada acara Diskusi dan Buka Puasa Bersama, Selasa (14/5) di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat. Acara ini digelar oleh Relawan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arus Bawah Jokowi.

Diskusi yang dihadiri oleh narasumber Eko Sulistyo, Tweedy Noviady Ginting, Akmal Malik dan Michael Umbas ini secara umum membahas bagaimana rencana pemindahan Ibukota akan diimplementasikan oleh Pemerintahan Jokowi.

Deputi IV KSP, Eko Sulistyo mengatakan ide pemindahan ibukota tidak lagi sekedar wacana namun sudah dibahas di Rapat Terbatas atau Ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

“Karena sifatnya masih executive policy, kedudukan ibukota itu harus diatur oleh undang-undang. Maklum, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini memang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta,” kata Eko.

Ide pemindahan ibukota jika ditinjau dari aspek sejarah, menurut Eko sejak zaman Bung Karno itu pernah terlontar ide, perencanaan, dan pembangunan ibukota dengan matang.

“Namun karena kendala biaya dan gejolak politik yaitu terjadinya peristiwa G30S ide pemindahan ibukota terhenti begitu saja. Padahal kota Palangkaraya di provinsi Kalimantan Tengah sudah disiapkan dan sudah diresmikan oleh Presiden Soekarno. Kota Palangkaraya di desain Bung Karno tak hanya sebagai ibukota negara tapi juga sebagai basis pertahanan militer terutama dengan alutsista angkatan udara. Infrastruktur seperti jalan, pusat telekomunikasi dan lainnya sudah disiapkan untuk mendukung kota Palangkaraya sebagai ibukota. Dari catatan sejarah ibukota RI pernah berpindah beberapa kali terutama di masa pendudukan atau masa revolusi,” tutur Eko.

Akmal Malik yang saat ini menjabat Plt. Dirjen Otda Kemendagri menjelaskan tentang terminologi ibukota negara.

“Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,. Dalam sejarah dunia tidak ada pantangan terkait pemindahan ibukota negara. Ada yang berhasil termasuk yang gagal,” kata Akmal.

Dalam konteks pemindahan ibukota negara, menurut Akmal ada lima faktor penting yang menjadi dasar pemindahan ibukota negara.

Pertama, Jakarta rawan bencana, Kedua, faktor kepadatan penduduk. Sekitar 10 juta penduduk menghuni kota Jakarta. Ketiga, faktor kemacetan Jakarta sangat merugikan sisi ekonomi negara terutama terkait pembakaran BBM. Hitungan kita sekitar Trilyunan Rupiah terbuang sia-sia akibat macetnya jalanan Jakarta. Keempat, amanah dari Bung Karno agar ibukota segera dipindahkan karena faktor nasionalisme, keadilan dan pemerataan. Terakhir, kelima kepadatan penduduk yang menghuni pulau Jawa sangat tidak memungkinkan lagi mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara,” kata Akmal.

Dia juga meminta agar status ibukota yang baru harus bersifat administratif bukan otonom.

“Tujuannya jelas agar pemerintah dapat leluasa membuat kebijakan strategis tanpa perlu direpoti oleh masalah demo dan lain-lain yang menganggu jalannya pemerintahan. Berbeda dengan Jakarta sebagai daerah otonom sekarang ini, dimana DPRD masih ada dan sebagainya malah menghambat lajunya pemerintahan,” ujar Akmal.

Sedangkan Michael Umbas, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi menyebut faktor kepemimpinan Presiden Jokowi mempengaruhi implementasi ibukota baru.

“Beliau memimpin rapat kabinet terbatas tentang pemindahan ibukota negara dengan kalem dan dingin. Persis bagaimana beliau memutuskan penyelenggaraan event akbar olahraga sekelas Asian Games. Jika yang lain utopis, beliau malah optimis. Beliau berpikir inklusif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Umbas.

Selain itu ide pembangunan infrastruktur di Jakarta menurut Umbas adalah simbol peradaban bangsa.

“Adanya MRT, dan pembangunan infrastruktur lainnya menjadi bukti bahwa bangsa kita tidak kalah dengan negara lain. Selain itu beliau adalah pemimpin visioner yang membangun Indonesia secara merata dari pinggiran, di daerah tidak hanya di perkotaan dan pulau Jawa saja. Indonesia sentris itulah pemikiran Pak Jokowi. Berpikir tentang keadilan dan pemerataan,” kata Umbas.(Win)

By admin

One thought on “Relawan Jokowi Gelar Diskusi Pemindahan Ibukota Dan Implementasi Di Era Jokowi”
  1. Irontech Doll どのようにセックスドールがとても人気があることがわかりましたか?WM人形の新しい頭5ft1156cmHカップ女性がセックス人形のためにポップスターを愛する理由シリコーンのセックス人形でセックスの夢を楽しむ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!