Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pertumbuhan industri financial technology peer to peer lending atau fintech lending untuk peningkatan inklusi keuangan. Fintech lending ini terutama akan diarahkan untuk perluasan akses permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut dikatakan Audi Ramzy yang saat ini menjabat sebagai Staff Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada acara Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama dengan tema “Peran OJK Dorong Fintech Lending Kembangkan UMKM” yang diselenggarakan oleh Virgoun Utama Indonesia di Hotel Puri Mega, Rawamangun, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

“Kami bertekad membawa industri fintech lending untuk bersama-sama mengangkat industri UMKM,” kata Audi Ramzy kepada jurnalis Media Indonesia Raya.

Menurut Ramzy, untuk mendukung secara penuh pendanaan UMKM, mendorong para nasabah untuk memilih perusahaan fintech yang kredibel sebagai bentuk sosialisasi fintech dari OJK kepada masyarakat.

“Jadi bagi calon nasabah yang butuh dana telah kami informasikan beberapa perusahaan fintech bidang UMKM yang jelas dan legal. Bila perlu perusahaan fintech kita undang dalam satu acara atau event dimana mereka buat stand sehingga masyarakat dapat mengetahui produk pinjaman mereka,” jelas Ramzy.

Sedangkan dari sisi pelayanan, kata dia, OJK saat ini secara massive mendorong pertumbuhan industri fintech lending. Ia menyebutkan antara lain penyusunan peraturan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran, perizinan, pengawasan.

“Kita saat ini memiliki sistem monitoring online fintech lending, termasuk penggunaan E-KYC (electronic know your customer), bimoteric, digital signature, dan dokumen elektronik, sehingga nantinya nasabah dimudahkan dalam proses peminjaman dana ke fintech lewat sistem teknologi yang Up To Date,” tutur Ramzy.

Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan fintech lending yang sangat pesat, dari sisi perlindungan atau security, OJK bersama asosiasi industri fintech tersebut telah mengeluarkan ketentuan, di antaranya larangan untuk mengakses data pribadi digital pengguna selain yang didapatkan dari kamera, microphone, serta informasi lokasi pengguna.

“Ketentuan ini kita keluarkan dalam rangka perlindungan data nasabah, sehingga resiko data duplikasi dapat kita kita cegah. Sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa peserta diskusi tadi, secara teknologi OJK sendiri memiliki perangkat untuk memonitoring data nasabah di perusahaan fintech. Jika ada perusahaan fintech yang sudah terdaftar di OJK terbukti nakal, izin usahanya langsung kita cabut,” tegas Ramzy.

Saat ini, terdapat 113 pinjaman daring yang telah terdaftar/berizin di OJK yang terdiri dari 107 penyelenggara bisnis konvensional dan enam penyelenggara bisnis syariah.

Hingga Maret 2019, akumulasi jumlah pinjaman daring sebesar Rp 33,2 triliun dengan jumlah outstanding sebesar Rp 7,79 triliun. Sementara itu rekening pemberi pinjaman sebanyak 272.548 entitas dan penerima pinjaman 6.961.993 entitas.(Win)

By admin

2 thoughts on “OJK Dorong Fintech Lending Tingkatkan Permodalan UMKM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!