Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) mengadakan diskusi publik yang bertemakan “Membaca Kabinet Jokowi-Ma’ruf dan Prospek Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kepulauan” dan buka puasa bersama di Upnormal Cafe, Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).
Hadir para Narasumber:

– Dr. Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Buru Selatan/WaSekjen
Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo)

– Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S (Pakar Kemaritiman/Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2001-2004)

– Haris Pertama, S.H (DPP KNPI)

– Andi Fajar Asti, M.Pd.,M.Sc (Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia/Akademisi UNM Makassar)

– Dr. Yanuardi Syukur, M.Si (Antropolog Universitas Khairun, Ternate)

Sebagai Moderator Kaharuddin (PB IKAMI SS).

Dr. Tagop Sudarsono Soulisa yang saat ini menjabat Bupati Buru Selatan mengatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa Maritim.

“Kita harus bangga sebagai bangsa maritim. Sejak zaman Bung Karno dan sekarang di zaman Pak Jokowi konsep maritim semakin digalakkan dimana konsep pembangunan memperhatikan wilayah kepulauan dan pesisir,” kata Tagop Soulisa.

Menurut Soulisa yang juga Wakil Sekjen
di Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) ini menyebut tata kelola sumber daya kelautan harus didukung sarana dan prasarana termasuk teknologi.

“Peran Kementerian Kelautan Bu Susi sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat kepulauan dan pesisir. Penyediaan alat tangkap untuk nelayan yang mayoritas menghuni wilayah kepulauan dan pesisir jelas berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Selain penerapan teknologi juga perlu dan sangat dibutuhkan saat ini,” ujar Soulisa.

Selain itu Soulisa juga mengritik kebijakan pemerintah pusat yang terlalu fokus membangun jalan tol di wilayah daratan, karena inilah konsep persatuan dan kesatuan yang sebenarnya tidak hanya pembangunan daratan tapi menyentuh wilayah kepulauan dan pesisir.

“Harusnya bangun juga jalan tol yang menghubungkan satu kepulauan dengan kepulauan yang lain. Sarana penghubung ini jelas sangat bermanfaat untuk mempermudah sarana komunikasi dan memperlancar kegiatan perekonomian disana,” tutur Tagop Soulisa.

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S, Pakar Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2001-2004 mengatakan perlunya literasi sejarah kemaritiman Indonesia.

“Contohnya kita punya Universitas Sririwijaya namun sayangnya tak mendalami dan mengkaji tentang sejarah gemilang kerajaan Sriwijaya yang berjaya dilautan. Termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan juga begitu tak punya konsep yang jelas untuk membangun literasi kemaritiaman bangsa kita,” kata Dahuri.

Dahuri juga menyorot tentang literasi kesehatan bagi masyarakat kepulauan dan pesisir yang menurutnya sangat rendah dan memprihatinkan.

“Saya lahir di lingkungan pesisir jadi saya tahu situasi dan kondisi masyarakat disana. Saat ini pemerintahan Jokowi kurang memperhatikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat kepulauan dan pesisir. Masalah ini yang seharusnya diperhatikan dan dibenahi pemerintah,” ujar Dahuri.

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama, S.H mengatakan kepemimpinan bangsa saat ini masih lemah.

“Tidak ada visi dan misi yang jelas terutama untuk pengembangan dan pembangunan wilayah kepulauan dan pesisir. Jadi ada tahun 2024 kita harus memilih sosok pemimpin yang kuat visi kemaritimannya,” kata Haris. (Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *