Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Kecerdasan buatan telah merevolusi berbagai aspek dalam hidup kita. Cara kita hidup, bekerja, dan berelasi telah berubah sedemikian drastisnya. Dalam Revolusi Industri Keempat, Klaus Schwab menunjukkan bagaimana revolusi industri keempat telah mampu menghasilkan fusi dunia fisik, digital, dan biologis, yang di satu sisi membuka peluang kemajuan, tetapi di sisi lain juga memunculkan potensi bahaya,” kata Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil, penulis Anak-Anak Revolusi pada Diskusi Publik Lewat Jam Tiga Ep. 5: Memaknai Hidup Bersama di The Cutt Grill, Tebet, Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
“Dalam revolusi industri keempat itu kita tidak bisa mengelak untuk memikirkan ulang bagaimana negara berelasi dengan industri digital lintas platform, dan bagaimana masyarakat warga menciptakan kesepakatan, dan bagaimana individu dapat memacu tingkat adaptasinya untuk tetap seirama dengan kecepatan, keluasaan, dan kedalaman teknologi yang terus berubah,” imbuhnya.

Budiman juga menambahkan bahwa Indonesia, tidak terkecuali, juga berada di arus perubahan besar tersebut. Namun, persis dalam tantangan untuk memikirkan ulang cara hidup, negeri juga belum bisa beranjak dari dua masalah serius terus dihadapi.

B. Heny Priyono, penulis Korupsi mengatakan soal perilaku koruptif.

“Per 31 Desember 2018, KPK telah melakukan penyelidikan 154 Perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, lnkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Namun, apakah perilaku koruptif itu hanya terkait dengan mereka yang tertangkap oleh KPK? Apakah korupsi itu semata-mata penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi? Apakah seorang kepala sekolah yang membocorkan soal ujian nasional dapat dikatakan melakukan korupsi? Atau, lebih luas dari itu, apakah korupsi merupakan segala sikap, perbuatan, dan gejala yang menunjuk kemerosotan dari kualitas ideal? Apa definisinya suatu tindakan disebut koruptif? Apa itu korupsi? Bagaimana kita dapat memahami korupsi dalam lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini?,” tuturnya.

Sedangkan Dr. Ahmad Najib Burhani, Penulis Menemani Minoritas mengemukakan tentang dikotomi mayoritas dan minoritas. Penggunaan dikotomi tersebut tentu saja dapat diperdebatkan. Namun, mengabaikan dikotomi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial bisa jadi mengaburkan diskriminasi yang memang terjadi terhadap kelompok masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit. Dalam konteks negara hukum di mana setiap warganya sama memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, bagaimana mungkin masih ada sekelompok warga yang terus hidup dengan perasaan terancam? Bagaimana sejatinya dikotomi mayoritas dan minoritas dapat dipahami? Apa sebenarnya arti mayoritas, dan mengapa perlu menemani minoritas?

Dalam gerak perubahan zaman dan permasalahannya, bagaimana kita dapat memaknai hidup bersama? Sebagai anak-anak revolusi industri keempat, hidup bersama seperti apa yang kita inginkan?.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!