Spread the love

Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya – Sepanjang tahun 2010 hingga Agustus 2019, tercatat ada sebanyak 162 kasus tindak kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang melibatkan warga sipil, aparat keamanan, dan kelompok kriminal bersenjata.

Konflik-konflik di Papua tersebut tidak pernah selesai karena tidak ditemukannya solusi atau penyelesaian yang jitu, mengakar pada inti masalah.

“Konflik di Papua tidak bisa hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi saja tapi harus menyentuh sosial budaya orang Papua. Libatkan marga-marga dan suku-suku lewat mekanisme musyawarah dan mufakat,” ungkap Aktivis Pemuda Papua sekaligus Penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP) Arkilaus Baho pada acara Dialog Bedah Resolusi Penyelesaian Konflik Papua di auditorium PB NU Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Arkolius menawarkan pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai solusi penyelesaian konflik Papua.

“DRP menjadi rumah adat bagi marga-marga dan suku-suku masyarakat Papua. Dengan DRP diharapkan dapat menggantikan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang hanya mengakomodir 7 wilayah di Papua, jelas itu terlalu sedikit dan tak bisa menyelesaikan masalah Papua yang begitu luas dan kompleks,” tutur Arkolius.

Aktivis Papua lainnya, Kristian Madai mengatakan konflik sudah menjadi bahagian kehidupan masyarakat Papua.

“Pendekatan secara kemanusiaan menjadi sarana penyelesaian konflik Papua. Sedangkan ketidakadilan menjadi mimpi buruk bagi orang Papua. Namun kami orang Papua itu tetap satu walaupun berbeda suku dan bahasa,” ujar Kristian.

Kristian mengemukakan bahwa tanah yang disebut “mamah” merupakan hal yang penting bagi masyarakat Papua. Sedangkan konflik yang melibatkan orang Papua itu sendiri menurut Kristian bisa diselesaikan lewat cara musyawarah dan mufakat.

“Tanah sebagai bagian simbol wilayah merupakan tempat keluar masuknya para marga dan suku Papua. Jadi penyelesaian dengan kekerasan senjata itu hanya menambah luka orang Papua. Orang Papua punya harga diri dengan tidak mengemis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita menginginkan penyelesaian masalah secara bermartabat,” papar Kristian.

Kristian juga menilai bahwa Dewan Rakyat Papua (DRP) bisa dijadikan solusi untuk penyelesaian konflik di Papua.

“Saya melihat Dewan Rakyat Papua menhadi solusi yang baik untuk menyelesaikan konflik. Di DRP semua kepentingan orang Papua seperti marga dan suku-suku asli terwakili dan tercover di legislatif. Jadi jangan menyelesaikan konflik Papua lewat cara Jakarta itu tak akan berhasil,” kata Kristian.

Sedangkan Akademisi Yana Priyatna menganggap pendekatan nasionalis teritorial tidak bisa menyelesaikan masalah Papua.

“Saya setuju dengan pendapat Mas Agus Jabo (Ketum PRD) bahwa konflik Papua harus diselesaikan lewat cara Sosio Demokratis yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno. Membangun Papua tidak bisa melalui cara pandang Jakarta melainkan harus melalui cara pandang orang Papua. Pendekatan lewat budaya, adat, suku harus dikedepankan untuk menyelesaikannya konflik dibanding pendekatan secara politik dan ekonomi,” jelas Yana.

Yana menilai pendekatan melalui penyeragaman teritorial jelas cara berpikir yang salah kaprah untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Papua maupun daerah lainnya di Indonesia.

“Kita ini beraneka ragam baik budaya, suku, adat maupun makanannya. Jadi tak bisa diseragamkan. Biarkan penyelesaian masalah baik di Papua maupun wilayah lain harus melalui pandangan dan kearifan lokal disana,” papar Yana.

Sedangkan Komnas HAM 2007-2012 Ridha Saleh setuju dengan ide pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP).

“Dengan DRP ini diharapkan aspirasi orang Papua terakomodir dalam bentuk lembaga yang demokratis yang sesuai nilai-nilai masyarakat Papua,”ujar Ridha.

Ridha menilai bahwa cara-cara politik etis harus disudahi di Papua.

“Pendekatan dengan dialog dari hati ke hati secara bermartabat lebih baik diterapkan di sana.  Jadi pendekatan keamanan hanya menambah luka dan penderitaan bagi saudara kita di Papua. Sudah terlalu lama orang Papua itu mengalami kekerasan baik secara fisik dan mental,” pungkas Ridha.

Pada acara diskusi tersebut terlihat hadir Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)  Agus Jabo Priyono yang dalam sambutannya sempat mengutarakan bahwa partainya turut memberikan resolusi penyelesaian konflik di Papua yakni dengan membentuk Dewan Rakyat Papua disingkat DRP itu.

Selain aktivis PRD, acara tersebut juga dihadiri para aktivis mahasiswa dan undangan lainnya.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *