Spread the love

Massa Garda NTT Gelar Aksi Stop Relokasi Dan Penutupan Pulau Komodo di depan Kementerian Pariwisata, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019). Foto : Erwin

Jakarta, Media Indonesia Raya
Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur gencar mewacanakan ide-ide untuk menata kembali kawasan taman nasional Komodo yang akan menjadi pariwisata bertaraf premium sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Implikasi dari proyek ambisius ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan pernyataan bakal menutup pulau komodo selama satu tahun terhitung mulai Januari 2020 untuk melakukan konservasi.

Padahal, kewenangan penutupan pulau komodo itu sendiri sesungguhnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup.

“Dampak dari penutupan ini tentu saja mematikan pelaku-pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut. Lebih bahaya lagi, nasib warga yang bermukim di pulau komodo sekitar 2.000 orang terancam harus digusur secara paksa oleh pemerintah,” ungkap Ketua Umum Garda NTT Yons Ebiet kepada Media Indonesia Raya pada aksi damai Garda NTT di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Selain itu Yons Ebiet mengemukakan bahwa master plan yang terkait pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan TNK Komodo tidak pernah dibuka ke publik agar masyarakat tahu rancangan pembangunan TNK Komodo.

“Padahal sebelumnya kami Garda NTT sempat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Badan Badan Penghubung Pemprov NTT di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2019, namun hingga saat ini belum nampak kejelasan solusi dari wacana tersebut,” ujar Yons Ebiet.

Sedangkan Marlin Bato selaku Sekjen Garda NTT mengaku bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Garda NTT melakukan aksi unjuk disertai audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Hasil dari audiensi tersebut kami menemukan beberapa poin penting seperti: pertama, KLHK sepakat bahwa Pemprov NTT tidak berwenang menutup pulau komodo karena kewenangan tersebut ada di KLHK. Kedua, untuk soal relokasi tidak ada dalam perencanaan KLHK. Maka kami menanyakan, siapa yang mencetus wacana ini. KLHK menenggarai bahwa pihaknya tidak tahu wacana ini. Poin ketiga, saat ini tim terpadu pusat yang terdiri dari personil Jaksa, komnas HAM, Kementerian KLHK, kemenpar, Gakumdu, kepolisian, LSM dan tim independen lainnya sedang melakukan pantauan, penelitian langsung terkait amdal, dan dampak dampak negatif akibat kebijakan yang merugikan warga komodo. Pihak KLHK diwakili Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi menyampaikan bahwa sebelum akhir tahun hasil penelitian tersebut akan diumunkan ke publik,” papar Marlin.

“Dalam pandangan kami, Kementerian KLHK berkewajiban mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memperhatikan nasib sekitar 2.000 penghuni komodo yang tinggal di TNK Komodo selama ratusan tahun. Dari data yang kami himpun; ada sekitar 500 kepala keluarga menghuni pulau komodo yang terbagi dalam 10 RT dan 5 RW. Kawasan ini telah dihuni selama ratusan tahun lalu oleh masyarakat lokal. Bahkan makam-makam leluhur mereka tertanam di pulau ini. Mereka telah melekat dengan tradisi budayanya serta mempunyai hubungan historis dengan hewan komodo,” imbuh Marlin.

Marlin mengatakan bahwa saat ini masyarakat benar-benar resah dengan wacana penutupan pulau komodo karena kehidupan mereka terancam digusur atas nama sebuah kebijakan tanpa mendengar langsung aspirasi mereka.

“Sampai hari ini mereka sedang berjuang mencari keadilan. Segala daya upaya telah dilakukan, hingga berdialog dengan pemerintah. Tetapi negara tidak hadir bersama mereka. Ironisnya, dari beberapa informasi yang bergulir kencang, kami mendapati informasi bahwa sudah ada sembilan (9) perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di pulau komodo,” pungkas Marlin.

Berikut ini pernyataan sikap Garda NTT terkait penutupan pulau Komodo:

– Tolak Wacana Penutupan Pulau Komodo

– Tolak Relokasi 2000 warga pulau Komodo

– Mendesak Menteri Pariwisata mempublikasikan rencana Grand Desain dan Master Plan Pembangunan Labuan Bajo dan Pulau Komodo

– Meminta Kemenpar membuka ke publik 9 perusahaan yang telah memegang izin usaha di pulau Komodo

– Mendesak Menteri Arif Yahya untuk mencabut dan membatalkan izin-izin Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam Taman Nasional Komodo karena justru akan membahayakan habibat Komodo.

Dalam aksinya di depan kantor Menteri Pariwisata ratusan massa Garda NTT melakukan orasi dan mengibarkan serta membentangkan bendera dan spanduk aksi. Dari pantauan Media Indonesia Raya ada anggota massa yang menggunakan sepeda motor hingga berjalan kaki dalam aksi tersebut.(Win)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *