Aceh Ibarat Api Dalam Sekam, Bakal Calon Gubernur Bicara Rekonsiliasi Dan Win-Win Solution

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga memasuki tahun 2020 ini. Dijelaskan, hingga tahun 2020 ini berdasarkan data BPS 2020, angka kemiskinan di Aceh berada pada kisaran 14,99 persen. Sedangkan angka pengangguran, berdasarkan data BPS berjumlah 136 ribu orang atau 5,42%. Sehingga Aceh berada pada posisi terendah nomor dua di Sumatera dalam persoalan angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Selain itu, isu rekonsiliasi antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) termasuk Tokoh Agama atau Alim Ulama yang belum terselesaikan, ini menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik baru di Aceh saat ini. Jelas masalah-masalah ini menjadi “Api Dalam Sekam” yang sewaktu-waktu bisa membakar kedamaian dan ketenteraman disana.

Hal tersebut diungkapkan Bakal Calon Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tengku Sufaini Syekhi Usman yang akan maju di Pilkada Aceh 2022 lewat jalur independen pada press conference di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2020).

“Banyak para tokoh seperti tokoh masyarakat, AM 76, tokoh mahasiswa maupun tokoh-tokoh yang masih tinggal di luar negeri. Yang terpenting juga para ulama, budayawan, dan juga santri. Ada semua stack holder di Aceh sangat menginginkan adanya suatu rekonsiliasi, artinya duduk bersepakat untuk mencari solusi bersama. Agar ini tidak berlarut-larut, agar ini tidak menjadi suatu potensi yang tidak kita inginkan. Bisa menjadi konflik berdarah-darah yang bisa membuat kita menjadi tidak tenang,” katanya kepada para awak media.

Menurut Pimpinan Front Gerakan Marwah Aceh (FGMA) sekaligus Ketua Umum GAM Independen yang berpengalaman terlibat didalam konflik, perlu adanya rekonsiliasi antara GAM dengan Pemerintah RI sehingga stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga di bumi Serambi Mekkah.

“Jika masih ada konflik tentunya tidak baik dan tidak enak, semua pihak tidak akan nyaman dan tidak tenang ketika konflik itu terulang lagi. Maka oleh sebab itu saya sangat menginginkan ada suatu kejelasan dan kepastian, maka disinilah mungkin perlunya rekonsiliasi,” ujarnya.

Selain itu, proses rekonsiliasi itu sendiri menurut Tengku Sufaini Syekhi harus melibatkan banyak pihak atau seluruh stack holder yang berkepentingan terjadinya rekonsiliasi.

“Janganlah kemudian persoalan ini berlaku hanya untuk beberapa orang saja. Akhirnya harusnya persoalan dapat diselesaikan malah dijadikan kepentingan politik. Nah ini sangat berbahaya, rakyat yang jadi korban,” jelasnya lebih lanjut.

Bagi Tokoh Masyarakat Aceh yang juga Presiden AAA (Acehness Australian Asosiation) masalah dan konflik di daerahnya harus diselesaikan melalui rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi tersebut harus menghasilkan resolusi yang sifatnya Win-Win Solution dalam bentuk harmoninasi dari semua pihak baik Pusat dengan Daerah maupun Daerah dengan Daerah.

“Jika bicara Aceh, maka Aceh harus menjadi milik bersama, milik kita semuanya. Jangan lagi ada kesan Aceh ini milik kelompok tertentu. Proses harmoninasi tersebut ada Pangdam, Kapolda dan Stack Holder lainnya disitu. Dalam prosesnya ada transparansi untuk bersama-bersama membangun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini. Sampai hari ini harmonisasi itu belum terlaksana. Pangdam punya pemikiran sendiri, ada kecurigaan tertentu misalnya. Begitu juga Kapolda dalam tindakan hukumnya merasa dicurigai oleh pihak-pihak tertentu. Tapi ketika kita bersama-sama duduk, Pangdam dengan Kapolda duduk bersama dengan Masyarakat Aceh juga ada Pemerintah disitu termasuk Ulama dengan harmonis maka persoalan ini akan selesai dengan sendirinya. Apapun persoalannya ketika kita bisa mengajak dan menghargai mereka, saya yakin mereka bisa menerimanya,” tutup dia.(Win)