Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Anggota DPR Papua sekaligus Pansus Kasus Mutilasi Nduga Namantus Gwijangge mengritisi kebijakan Pemerintah terkait persoalan pemekaran provinsi di bumi Cendrawasih Papua antara lain di Kabupaten Wiyai Nabire, Deiyai, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

“Saya lihat intensitas masalahnya bukan menurun malah naik itu paskah pemekaran daerah di Papua,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).

Selain itu, Namantus juga menyorot kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang melibatkan anggota TNI. Dia
menyayangkan vonis bebas terhadap Anggota TNI pelaku pelanggaran HAM berat Paniai oleh PN Makasar kemarin, Kamis (8/12/2022).

“Pelakunya bebas, sementara selama ini keluarga korban dirugikan. Sedangkan kasus ini sudah mendunia dan rakyat Papua melihat kasus ini satu-satunya yang sudah teregistrasi sebagai pelanggaran HAM berat dan didorong dalam mekanisme Peradilan HAM,” jelasnya.

Politisi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini meminta niat baik Pemerintah agar kasus pelanggaran HAM berat Paniai dijadikan patron untuk menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang terjadi di Papua.

“Namun ketika para pelakunya bebas, saya kira kepercayaan rakyat Papua semakin menurun. Karena memang sejak awal kasus ini kita kawal. Dari lembaga politik isu-isunya kami kawal termasuk menyisihkan waktu kami supaya kasus ini satu-satunya teregistrasi dan dalam proses dalam Peradilan HAM maka kasus ini dijaga supaya putusan dari Peradilan memberikan efek jera bagi pelaku dan ada keadilan bagi keluarga maka akan timbul kepercayaan dari rakyat Papua kepada Negara lewat mekanisme penyelesaiannya,” tuturnya.

Namantus meminta supaya Pemerintah  memastikan kasus mutilasi Nduga diproses tuntas dan memberikan keadilan dan kepastian hukum untuk korban dan keluarga.

“Saya mewakili Pemerintah melihat dari kacamata keluarga korban kasus ini tidak akan tuntas. Oleh karena itu, harus ada upaya dengan pengkajian dan pendalaman ulang para pelaku karena menjadi pelaku dalam kasus ini khan satu orang, itupun jadi penghubung, sedangkan pelaku lainnya tidak teridentifikasi. Kami lihat ada unsur pembiaran. Kalau sudah begitu nanti pendekatan penyelesaian kasus ini tidak akan terjadi. Maka itu harus kembali ke reka ulang kasus supaya para pelaku sebenarnya ditemukan dan terdata,” tandasnya.(Win/Red)

By admin

5 thoughts on “Vonis Bebas Kasus HAM Paniai, Politisi Perindo Namantus Gwijangge Desak Niat Baik Pemerintah Menyelesaikan Persoalan di Papua”
  1. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been only frustration and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest site to fulfill your requirements.

  2. I urge you stay away from this site. My personal experience with it was purely dismay along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest platform to fulfill your requirements.

  3. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it was only dismay along with doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out a more reputable platform for your needs.

  4. That’s some inspirational stuff. Never knew that opinions might be this varied. Thanks for all the enthusiasm to supply such helpful information here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!