Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya –  PP Muhammadiyah bersama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, DPP Persatuan Perawat Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Forum Peduli Kesehatan sepakat untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., mengemukakan, “Kami sangat prihatin, karena RUU ini termasuk menyangkut hidup seseorang. Mengenai Kesehatan, memang sangat konflik sekali. Secara umum kami menyimpulkan bahwa RUU ini tidak mencerminkan nilai fundamental bangsa Indonesia.

“Bentuk kolonialisasi tidak bisa diterapkan lagi dalam dunia kesehatan, apalagi di dunia hukum Indonesia. RUU ini menabrak Demokrasi Indonesia,” katanya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

“Tata krama akademik tidak mencerminkan sopan santun, misalkan tidak melibatkan masyarakat umum. Sering kali pemerintah dan legislatif sepihak mengambil kesehatan. Semua ini menggambarkan bahwa tidak ada sopan santun, tata krama ditabrak oleh pemerintah bersama DPR-RI,” tutur Busyro.

“RUU ini harus ditinjau ulang, diberi masukan atau sama sekali ditolak,” ucap Busyro.

Berikut ini catatan kritis atas RUU kesehatan, antara lain:

1. Bahwa metode Omnibus dalam penyusunan RUU Kesehatan telah dipergunakan tanpa melibatkan peran aktif seluruh sektor yang terdampak pengaturan, hal ini mengulang
pola pengaturan dengan metode Omnibus baik dalam bentuk PerPu No 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja maupun UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan. Mengingat kerangka dari RUU tentang Kesehatan dibuat dengan
pola Omnibus Law, mengabaikan partisipasi publik serta tidak bersifat partisipatif dan menyalahi prosedur pembentukan perundang-undangan maka dikhawatirkan berpotensi
akan terjadi disharmoni dan konfliktual dengan aturan lain.

2. RUU Tentang Kesehatan merupakan bagian dari gerakan global liberalisasi di bidang
kesehatan, sesuatu yangha kalaupun dianggap sebagai hal yang tak dapat dihindari, tetap
harus disikapi dengan berhati-hati dan tidak gegabah, agar tidak merugikan kepentingan bangsa dan masyarakat selaku konsumen di bidang kesehatan.

3. RUU tentang Kesehatan yang turut merubah UU Sistem Pendidikan Nasional, UU
Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi menunjukkan penerapan metode Omnibus yang tidak tepat dan salah arah, pemberian kewenangan terbatas pada Kementerian di bidang pendidikan dan mengubah pola pengelolaan Jaminan Kesehatan semakin menunjukkan campur tangan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan yang kembali ingin mengendalikan sektor kesehatan agar dapat melepaskan industri kesehatan kepada mekanisme pasar. RUU Tentang Kesehatan bisa memberikan dampak lanjut, antara lain dalam lingkup berlangsungnya praktik komodifikasi pendidikan sumberdaya manusia di bidang kesehatan di sekolah dan perguruan tinggi, tenaga kesehatan disiapkan untuk menjadi pekerja bagi pebisnis dan perusahaan dalam logic industrialisasi kesehatan, dan sekaligus dialpakan dengan misi humanis-profetisnya saat menjalankan profesi di bidang kesehatan.

4. Bahwa RUU Tentang Kesehatan tersebut secara mendasar telah merubah filosofi bidang kesehatan, yang pada awalnya ditujukan sebagai layanan pemenuhan salah satu hak dasar kepada masyarakat (selaku konsumen bidang kesehatan) menjadi kegiatan industrialisasi dan komersialisasi yang berorientasi bisnis dan mencari keuntungan.

5. RUU tentang Kesehatan menunjukkan arah pengaturan yang menempatkan
pemerintahan sebagai aktor utama dalam pengelolaan bidang kesehatan dengan
melakukan pengaturan yang bersifat delegasi blanko. Tidak kurang dari 56 aturan bersifat delegasi blanko dalam RUU Kesehatan yang dilarang penggunannya dalam UU tentang pembentukan UU.

6. RUU tentang Kesehatan berpotensi menghilangkan Independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebelumnya diatur dalam undang undang BPJS, BPJS bertanggung jawab kepada presiden kini pertangung jawabannya kepada presiden tetapi melalui kementerian kesehatan hal ini semakin mengindikasikan untuk menjadikan BPIS sebagai Instrumen birokrasi pemerintah. RUU tentang Kesehatan sebagaimana maksud mengubah pengaturan BPJS sebagai Badan Hukum Publik Independen. Perubahan ini memunculkan risiko pengelolaan dana BPJS tidak berjalan baik akibat ketidakmandirian lembaga tersebut dan berpotensi dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya dana umat untuk jaminan kesehatan menjadi tidak optimal dan tidak bermanfaat bagi kesehatan umat.

7. RUU tentang Kesehatan patut diwaspadai sebagai bentuk melayani kepentingan bisnis oligarki tertentu yang sudah lama menguasai jaringan bisnis bidang kesehatan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen bidang kesehatan. Pengaturan yang memberikan ruang besar kepada Menteri Kesehatan untuk dapat memberikan data kesehatan meskipun dengan alasan dan kewenangan khusus
berpotensi dimanfaatkan oleh industri bisnis kesehatan memanfaatkan informasi tersebut bagi kepentingan industri obat dan peralatan kesehatan.

8. RUU tentang Kesehatan mencabut UU Kesehatan beserta & Undang-Undang diluar UU Kesehatan. Artinya RUU Kesehatan meliputi pengaturan profesi kesehatan. UU diluar UU Kesehatan diantaranya mengatur tentang Profesi, yakni Profesi Dokter dan
Dokter Gigi, Profesi Kebidanan, Profesi Keperawatan dan Profesi Tenaga Kesehatan. Pengaturan tersebut terlibat dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kebidanan, UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan RUU Kesehatan melakukan pengaturan ulang tanpa keterlibatan organisasi profesi yang ada, secara komprehensif dan mantan atur yang tidak mencerminkan kemandirian organisasi Profesi, menunjukkan pola pengaturan yang tidak partisipatif dan mengabaikan peran organisasi profesi.

9. RUU tentang Kesehatan yang tidak mengatur dengan baik mustan materi yang telah ada dalam UU Rumah Sakit memunculkan potensi pengaturan yang mengabaikan kepentingan masyarakat selaku konsumen kesehatan tidak terlayani dengan baik. RUU tentang Kesehatan dalam beberapa hal berpotensi menjadi ancaman terhadap optimalisasi peran dan aktualisasi kemampuan sumber daya kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan dalam negeri dibukanya peluang kepada investor asing atau tenaga kesehatan asing untuk masuk ke Indonesia. Pengaturan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau noninvestasi, tanpa perlindungan terhadap tenaga profesi kesehatan yang cukup patut diubah melalui pengaturan ketentuan undang-undang profesi kesehatan tersendiri sebagaimana yang telah ada saat ini.

10. RUU tentang Kesehatan pada akhirnya mengindikasikan adanya upaya pengkerdilan terhadap peran Profesi kesehatan karena tidak diatur dengan undang undang tersendiri hal ini dikhawatirkan akan menghilangkan independensi lembaga profesi dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, beberapa organisasi yang ikut menandatangani Pernyataan Sikap mengenai RUU Kesehatan mengambil sikap :

1. Perlu dikaji dalam membuat materi RUU tentang Kesehatan dan mendorong Legislatif mengeluarkan RUU tentang Kesehatan dari Proleknas 2023.

2. Kami akan melakukan sophistikasi kajian tentang Kesehatan yang lebih esensial dna sesuai dengan filosofi awal, yaitu pemenuhan hao dasar bidang kesehatan tanpa terkecuali.(Win/Red)

By admin

4 thoughts on “PP Muhammadiyah, IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan YLKI Sepakat Tolak RUU Kesehatan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!