Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Tsinga, Wilayah Adat Waa/Banti dan Wilayah Adat Aroanop (LMA Tsingwarop) Yulius Janampa bersama jajaran pengurus kembali mempertanyakan tindak lanjut rapat Komisi Penila Amdal (KPA) tertanggal 13 Januari 2023 lalu dengan target waktu 30 hari.

“Namun saat ini sudah lewat 90 hari. Artinya secara perundang-undangan sudah lewat dari target waktu yang disepakati. Padahal secara undang-undang juga dari berita acara yg telah disepakati pada tanggal 13 Januari lalu harus segera ditindak lanjut dalam RKL/ RPL ANDAL, namun hal itu sampai hari inipun kami belum ada info kapan akan ditindaklanjuti,” ungkap Yulius kepada Mediaindonesiaraya.id, Sabtu (15/4/2023).

Sebut Yulius, KLHK sebagai penyelenggara rapat tersebut harus melakukan observasi ke lapangan tentang tindak lanjut yang sedang di lakukan PT. Freeport ini. Apakah sesuai aturan atau tidak. Karena kami sampai saat ini sebagai Pemilik Hak Ulayat tidak ada konfirmasi atau sosialisasi,” katanya.

Dalam hal ini, Yulius menduga kuat ada oknum yang coba menggunakan cara-cara yang kurang terpuji dan terhormat yang secara sengaja tidak mengikuti aturan main yang telah disepakati serta diatur dalam undang-undang.

“Oleh karena itu kami mohon sekali lagi ibu Menteri KLHK, dan Timnya harus tegas terhadap perusahaan ini. Agar tetap mengikuti regulasi dan menjawab permintaan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat dan Masyarakat Berdampak Langsung di areal Tambang Freeport,” pungkasnya.(Win/Red)

By admin

One thought on “Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop Pertanyakan Hasil Rapat KPA Dengan Menteri LHK dan CEO Freeport-McMoRan”
  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!