Foto: Istimewa
Jakarta, Media Indonesia Raya – Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim mengadakan focus group discussion (FGD) terbatas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2023).
M. Andrean Saefudin selaku Ketua Umum PP Sarekat Demokrasi Indonesia sekaligus perwakilan Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim mengatakan tujuan diselenggarakannya FGD terbatas ini untuk merespon beberapa isu strategis yang sedang booming menjelang Pemilu 2024. Selain itu dia juga mengemukakan bahwa saat ini kaum muda Indonesia memiliki kekhawatiran terutama masa depan demokrasi Indonesia pasca pesta rakyat setiap 5 tahun tersebut.
“Ada 3 (tiga) isu utama yang kita bahas dalam FGD hari ini yaitu terkait demokrasi, perubahan iklim dan keterwakilan suara perempuan. Tiga isu strategis sekaligus krusial juga perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak terutama para kandidat di Pilpres 2024 mendatang. Kami selaku anak muda melihat situasi bangsa, tentunya ada kekhawatiran kami anak muda terkait masa depan demokrasi Indonesia yang saat ini mengalami kemunduran. Karena berdasarkan riset yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia meraih skor 6,71 pada tahun 2022,” ujarnya.
Selain itu sebut M. Andrean menyebut anak muda cukup peduli terhadap politik tetapi politik yang berintegritas, memiliki etika dan moral selain itu perdebatan-perdebatan itu harus mengutamakan gagasan bukan sentimen personal atau kelompok atau golongan yang berujung pada laporan polisi seperti yang banyak terjadi dalam akhir-akhir ini.
“Sehingga penekanan kami di isu demokrasi adalah tolong berikan contoh kepada semua elit, anak muda terutama Gen Z dan milenial berikan contoh dan tauladan yang baik terutama menjelang Pemilu 2024. Terakhir seorang filsup Rocky Gerung dia berstatus tersangka di Bareskrim Polri pun ada mantan wartawan bang Aiman Wicaksono hari ini juga dilaporkan akibat statemennya dia pada momentum tertentu. Yang kita bela bukan pada pribadi-pribadinya lebih pada kebebasan berekspresi jangan sampai UU ITE ini dijadikan alat untuk kemudian mengkriminalisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga netralitas aparat penegak hukum sangat kita tekankan apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi masa kampanye, debat kandidat dan seterusnya,” tuturnya.
Sementara terkait perubahan iklim pihaknya menilai pemerintah, partai politik termasuk kandidat capres-cawapres belum serius dan konsisten menempatkan isu perubahan iklim dan transisi energi dalam setiap komentar di publik. Komitmen negara dalam hal ini pemerintah untuk segera merealisasikan apa yang sudah diratifikasi dalam perjanjian Paris yakni soal perubahan iklim masih jauh dari harapan.
“Padahal pada dua hari yang lalu Presiden Jokowi sendiri dalam acara di Stanford University bahwasanya jangan menghawatirkan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim itu sendiri. Sebagai sebuah pemberitahuan dan sebuah himbauan itu baik namun faktual dilapangan untuk transisi energi belum berjalan dengan massif dan komitmen kita untuk mengurangi emisi juga masih belum mumpuni sehingga hal tersebut dikritik oleh media internasional seperti Times bagaimana Times memotret kepemimpinan akhir Jokowi,” kata M. Andrean.
“Hasil riset Monash University itu cuma 1 persen tentang perubahan iklim didalamnya sehingga kedepannya saya berharap terutama pada momentum kampanye dan juga debat kandidat isu perubahan iklim atau lingkungan harus dikedepankan,” imbuh M. Andrean menambahkan.
Terakhir terkait soal keterwakilan perempuan, dia menegaskan tanggung jawab konstitusional dalam UU Pemilu sudah jelas yakni minimal keterwakilan perempuan itu 30 persen.
“Sayangnya sampai detik ini hanya cuma 1 partai yang memenuhi itu partai lainnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Disini kita bicara komitmen partai politik untuk memberi ruang bagi para politisi perempuan dan soal kaderisasi internal partai politik itu sendiri. Jadi saya berharap kepada ketua-ketua umum partai, elit-elit yang yang ada yang berkuasa saat ini kedepankanlah pendidikan politik dan kedepankan gagasan. Jadi tolonglah untuk pasangan calon kedepankan etika moral yang santun serta prinsip-prinsip dalam Pemilu ini dikedepankan soal kejujuran, keadilan dan integritas terutama untuk penyelenggara, peserta dan aparat penegak hukum karena merekalah menjadi salah satu penentu di Pemilu nanti,” ungkap M. Andrean.
“Kalau anak muda jelas dan tegas pandangannya kita akan memilih pemimpin yang memiliki etika moral yang mumpuni dan pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan demokrasi dan perubahan iklim itu sendiri,” pungkas M. Andrean Saefudin.
Tiga Poin yang dihasilkan dari FGD Koalisi Kaum Muda untuk Demokrasi dan Perubahan Iklim :
1. Keprihatinan atas situasi dan kondisi politik yang seperti benang kusut, ditambahkan dengan maraknya protes masyarakat akan dugaan ketidaknetralan APH dan ASN menjelang Pemilu.
2. Adanya dugaan proses intimidasi terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran, seperti Aiman Wicaksono .
3. Kami Kaum Muda untuk Demokrasi & Perubahan Iklim akan mengawal penuh proses yang sedang berjalan. Kaum Muda akan hadir sebagai bentuk partisipasi anak muda untuk mendudukkan kebenaran secara sebenar-benarnya. Kaum muda untuk demokrasi dan Perubahan Iklim akan bersuara terhadap setiap dugaan keterlibatan dan ketidakobjektifan ASN dan APH.(Win/Red)