Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Pada hari Rabu 22 November 2023 lalu, Gerakan Mahasiswa Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan tuntutan menolak proses pelelangan WIUP. Sebagaimana dituangkan dalam pengumuman KESDM RI Nomor 10.Pm/MB.03/DJB.P/2023 tentang Rencana Lelang Ulang WIUP tertanggal 14 November 2023. Aksi yang berlangsung sejak 10.00-13.00 WIB telah mendapat atensi dari kementerian terkait, untuk mendengarkan aspirasi massa aksi melalui orasi dengan mobil pengeras suara dan penyampaian secara resmi di gedung pelayanan informasi Minerba.

Pada saat aksi dan pertemuan tersebut, pihak Kementerian telah menjadwalkan agar GEMNUS kembali mendatangi ESDM di hari Senin 27 November 2023. Dengan agenda diskusi terbuka bersama panitia lelang WIUP dalam rangka membahas aspirasi massa aksi.

GEMNUS pun mendatangi pihak Minerba ESDM pada dini hari 27 November 2023. Melalui pertemuan tersebut, GEMNUS merasa bahwa proses lelang WIUP ternyata harus didukung demi menjaga transparansi dan ketertiban perusahan agar tidak semena-mena melakukan aktivitas pertambangan, atau mencegah adanya perusahaan illegal terhadap potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Maluku Utara.

Menurut Koordinator GEMNUS, Iyan mengatakan dengan adanya lelang WIUP, semua aktivitas perusahaan dapat terpantau dan tentu akan mempertimbangkan kaidah pertambangan yang baik. Semisalkan potensi SDA ini tidak melalui Lelang, maka akan ada perusahaan nakal melakukan aktivitas illegal atau bisa jadi dalam proses pengurusan IUP dapat terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Hal semacam ini yang harus dihindarkan. Oleh karena itu, kami dari GEMNUS dengan segala alasan dan pertimbangan, maka perlu mendukung Lelang WIUP oleh Kementerian ESDM,” ujarnya di Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Senin (27/11/2023).

“Semoga ini dapat berjalan dengan baik, tanpa melibatkan kepentingan oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk menguasai sumber daya alam Maluku Utara,” kata Iyan

“Oleh karena itu kami mendesak kepada KESDM melalui Dirjen Minerba agar proses lelang WIUP harus dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mempertimbangkan aspek sosiologis agar Wilayah IUP tidak mencederai keberlangsungan hidup masyarakat Halteng – Haltim, Maluku Utara,” tutup Iyan.(Win/Red)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!