Soal Pilkada Serentak Ditengah Pandemi, Kapitra Ampera: Pemerintah Harus Terapkan Moratorium Politik

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Hampir seluruh negara-negara di dunia saat ini sedang dilanda wabah virus Covid-19, termasuk Indonesia. Berbagai langkah dilakukan pemerintah dalam
mencegah, mengatasi, menekan laju penyebaran, hingga menyiapkan sarana prasarana pengobatan. Namun, hingga kini penambahan pasien positif Covid-19 tidak dapat dikendalikan dan terus melonjak.

Bahkan, penambahan pasien positif Covid-19 pada tanggal 21 September 2020 berjumlah sebanyak 4176 orang, merupakan rekor penambahan tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan, dengan total jumlah kasus positif kasus sebanyak ± 248.000 orang.

“Saat ini pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada ancaman kesehatan, lebih luas hal ini dapat berakibat buruk pada stabilitas ekonomi dan sosial, seperti terjadinya resesi di beberapa negara, jumlah pengangguran akibat PHK meningkat, penurunan daya beli masyarakat, serta menimbulkan goncangan politik akibat tuntutan-tuntutan pengendalian yang lebih baik,” ungkap Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Menurut Politisi PDIP ini, pemerintah telah melakukan segala upaya dalam memutus rantai penyebaran dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengendalikan penyebaran dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

“Untuk beberapa waktu, penyebaran Covid-19 dapat ditekan, namun paska putusan PSBB dicabut dan diganti dengan new normal, dimana kegiatan kembali berjalan normal dengan syarat-syarat disiplin tertentu, angka penambahan positif Covid-19 terus meningkat,” kata Kapitra.

Lanjut Kapitra, faktor yang menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat yang terpapar virus Covid-19 adalah disebabkan sikap masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan belum dapat menyesuaikan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru.

“Perkantoran, tempat umum, pusat perbelanjaan, hingga keramaian tidak bisa dikendalikan sehingga sangat sulit memutus rantai penyebaran Covid-19.
Disamping itu, masih ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan pandemi Covid-19 demi kepentingan politik dengan membangun opini negatif dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” kata Kapitra.

“Malah kelompok tersebut mengumpulkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas di ruang publik seperti deklarasi dan unjuk rasa tanpa mengkhawatirkan potensi penyebaran Covid-19, sehingga menimbulkan kluster baru,” sesal Kapitra.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia menurut Kapitra berpotensi menjadi salah satu klaster baru penyebaran.

“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi tanggal 7 September 2020, Pilkada menjadi salah satu klaster yang perlu diwaspadai. Kegiatan-kegiatan pasangan calon kepala daerah yang terjun menemui masyarakat, membuat pertemuan dan mengumpulkan massa dalam kampanye-nya, bahkan dalam PKPU No. 10 tahun 2020 memberikan peluang peserta Pilkada untuk melaksanakan konser musik, bazar, dan pentas seni budaya yang dapat membuat kerumunan,” tutur Kapitra.

Pada kondisi yang sangat darurat ini, Kapitra menghimbau agar pemerintah melakukan Moratorium Politik, dan bertindak tegas dengan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan-kegiatan yang non-vital, terutama kegiatan-kegiatan politik yang hanya akan menambah permasalahan dan merusak persatuan bangsa.

“Dalam situasi dan kondisi yang darurat aparat penegak hukum harus tegas untuk tidak memberi izin atas kerumunan dan keramaian dengan alasan apapun. Segala hak politik untuk demonstrasi, deklarasi, perkumpulan, haruslah ditahan dan ditunda terlebih dahulu sampai situasi aman dan membaik,” kata Kapitra.

Kapitra juga meminta agar dalam pelaksanaan Pilkada, pemerintah membuat aturan yang melarang pasangan calon Kepala Daerah melakukan kampanye terbuka, bahkan jika tidak dapat dikendalikan maka pelaksanaan Pilkada patut untuk ditunda.

“Anggaran pelaksanaan Pidana yang begitu besar juga akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke pengobatan dan penanganan krisis kesehatan. Bilamana
pelaksanaan Pilkada tidak dapat ditunda, maka langkah terbaik yang dapat diupayakan adalah dengan cara merubah sistem pelaksanaan kampaye dari kampanye terbuka kepada kampanye virtual melalui media elektronik, sosial media, serta tulisan-tulisan yang dapat dipahami dan dimengerti masyarakat,” papar Kapitra.

Kapitra menambahkan, “Hal demikian harus didukung dengan bantuan instrumen media TV, Surat Kabar, Radio, serta media online untuk melancarkan kampanye secara virtual”.

Bagi Kapitra, saat ini yang terpenting adalah seluruh elemen lapisan masyarakat dapat bersama-sama dengan kompak mengatasi permasalahan ini. Dia meminta semua pihak melupakan segala kepentingan politik, kelompok, kontestasi, dan perbedaan.

“Alangkah baiknya kita semua mengeluarkan seluruh potensi yang ada untuk sumbangsih pikiran, mengawasi berjalannya pengendalian, serta menahan diri melakukan perbuatan yang akan mempersulit pemerintah dalam
memutus rantai penyebaran Covid-19.(Win)