Dalam Aksinya Di Kemenko Perekonomian, KAMPI Dan Jokowi Connection Bersatu: Copot Airlangga Hartanto Dan Sri Mulyani Batalkan RUU KUP Tentang PPN

Foto: Istimewa

Jakarta, Media Indonesia Raya – Beranjak dari data dan fakta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian mengkhawatirkan dan ketidaksanggupan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Pajak Indonesia (KAMPI) menggelar aksi orasi yang dilaksanakan disekitar Gedung Kemenko Perekonomian yang terletak di Jl. Lapangan Banteng Jakarta pada Kamis (1/7).

Pada tahun 2020 lalu menurut Koordinator Aksi juga Juru Bicara KAMPI Peri Silaban, dalam orasinya mengatakan serapan dana PEN meleset dari target.

“Dimana disepanjang 2020 lalu dana PEN lanjut Peri hanya terealisasi sebesar Rp 579,78 triliun hingga 31 Desember 2020,” ungkapnya.

Masih menurut Peri, mengutip dari apa yang dikatakan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati angka ini setara dengan 83,4% dari total pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dan masih tersisa Rp115,42 triliun, artinya realisasi sangat tidak optimal bahkan tidak efektif.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal satu tahun 2021 masih minus 0,74 %, dan belanja Pemerintah Pusat masih sangat rendah (7%) dan belanja Pemerintah Daerah (5%) serta serapan dana PEN masih belum optimal dan jauh dari target yang ditetapkan,” sambungnya.

Sementara itu, Peri menyebut bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yaitu Rp 219,65 triliun atau baru terealisasi sebesar 31,4 persen dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun per Juni 2021.

Disisi lain sebut Peri menyesalkan angka Covid-19 semakin meningkat dan ekonomi Indonesia sangat terpukul. Masyarakat kalangan menengah ke bawah tengah mengalami kesulitan ekonomi dimana situasi Indonesia hari ini sangat genting dan mengkhawatirkan.

“Jika mencermati itu semua maka Presiden RI Joko Widodo selayaknya mengganti Airlangga Hartarto dari jabatan Menko Perekonomian dan Ketua KPC-PEN karena kinerjanya sangat tidak optimal dan cenderung gagal total,” ujarnya.

Dimata Peri dua Pejabat Negara tersebut yang menjadi tim kerja Jokowi Indonesia Maju kembali berulah kebijakan superior yang seolah begitu menggetarkan jiwa rakyat Indonesia tanpa melihat sisi kemanusiaan dan kelangsungan hidup berbangsa dibidang ekonomi seperti halnya masyarakat hanya dijadikan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan, mengunakan regulasi aturan perundang-undangan dan mekanisme permainan ekonomi yang tidak memiliki feedback baik kepada masyarakat.

“Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto yang menduduki jabatan Mentri Keuangan dan Menko Bidang Perekonomian, dalam orasi KAMPI dinilai sudah tidak mampu lagi. Kami masyarakat dan pemuda sudah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah ketika 2 manusia ini masih dipertahankan oleh rezim,” ucap Peri Silaban ditengah aksi orasinya.

Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri keuangan RI dimata KAMPI telah mengeluarkan kebijakan yang dinilai bobrok dan sangat merugikan masyarakat Indonesia dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibeberapa sektor salah satunya sampai menyentuh bidang pendidikan dan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

“Dimasa pandemi ini yang KAMPI ketahui dimana daya beli masyatakat menurun drastis mencapai angka 70% namun disisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN yang sangat memberatkan. Selain memberatkan, kebijakan PPN juga berimbas pada banyakanya remaja yang berhenti mengenyam pendidikan dikarenakan akses untuk menunjang pendidikan seperti membeli biaya keperluan belajar sangan berat dimasa pandemik ini,” tutur Peri.

KAMPI menilai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani jelas sangat tidak memiliki kontribusi ataupun manfaat positif di masyarakat maupun di kalangan pedagang yang sudah diambang kebangkrutan dikarenakan jatuhnya nilai beli masyarakat Indonesia.

“Sedangkan Airlangga Hartarto sendiri kami nilai dimasa pandemik ini sangat nihil kinerjanya untuk meningkatkan 0,01% perekonomian negara. Serta tidak mampu melaksanakan permintaan presiden sebesar 7 %,” jelas Peri.

Disisi lain, KAMPI menganggap Airlangga hanya sibuk mengurusi UU untuk melegitimasi bisnisnya tanpa melihat jatuhnya ekonomi negara yang kian hari kian mengerikan.

“Harusnya sebagai Menteri Koordinator di bidang perekonomian beliau mampu bekerja maksimal, ini malah kebalikannya. Ditambah lagi dengan akan diadakannya kebijakan pajak pertambahan nilai diberbagai sektor yang dinilai akan makin menambah merosot dan sengsaranya nasib perekonomian dan daya beli masyarakat indonesia, tentu keinginan presiden RI dalam menaikkan ekonomi Indonesia menjadi 7 persen dipastikan gagal,” tutur Peri.

“Grafik ekonomi Indonesia dan makin sengsaranya masyarakat Indonesia lewat turunnya pendapatan dari tahun ke tahun maka kami anggap Airlangga Hartanto telah gagal sebagai Menko Perekonomian. Sedangkan Sri Mulyani berperan untuk makin meningkatnya hutang negara serta masih banyaknya kasus-kasus dalam ranah pajak yang tidak masuk ke kantong negara, pajak merupakan penghasilan utama pendapatan negara, namuny 100-an triliun pajak yang dipermainkan seharusnya dapat membantu perekonomian bangsa,” tandasnya.(Win)