Foto: Istimewa
Jakarta, Media Indonesia Raya – Ajang balapan Formula E di kawasan Monas yang diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 20 September 2019 lalu mendapat banyak kritikan dan penolakan. Salah satunya dari Ferdinand Hutahaean, mantan Politisi Partai Demokrat ini menyebut gagasan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi Sang Gubernur DKI Jakarta, terutama mengangkat popularitas dan elektabilitasnya secara politik demi ambisi nya di ajang Pilpres 2024. Sayangnya menurut Ketua Bara JP ini ada dugaan bahwa Anies membawa-APBD yang telah diatur untuk kepentingannya sendiri.
“Bagi saya pengajuan anggaran untuk Formula E ini sesungguhnya sudah janggal dan aneh sejak awal karena dimasukkan dalam APBD Perubahan pada 2019. Padahal aturan menyebut bahwa APBD Perubahan tidak boleh memasukkan kegiatan baru, tetapi prinsip utama perubahan APBD adalah menyempurnakan yang sudah berjalan,” ungkap Ferdinand.
Namun dimata Ferdinand kejanggalan tetap saja padahal apa yang dilakukan Anies dengan tetap memaksa dan memasukkan kegiatan baru bernama Balapan Formula E dan mengajukan anggaran yang menurut pemberitaan sebesar Rp.1,6 T (Kompas, Senin 19 Agustus 2019 dengan judul Anggaran Yang DIajukan untuk Formula E Mencapai Rp.1,6 Trilliun, untuk Apa Saja?) itu sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada.
“Dari data yang saya investigasi dan kumpulkan ada data dan fakta berupa Commitmen Fee Musim 2019/2020 sebesar Rp.360 Miliar. Kemudian terkait Asuransi Rp.934 Miliar, anggaran Penyiapan Sirkuit melalui Jakarta Properti sebesar Rp.306 Miliar dan anggaran Sosialisasi Rp.600 Juta. Dan pada APBD 2020, dimasukkan lagi pembayaran Commitment fee untuk musim 2020/2021 dan telah dibayar sebagaian sebesar Rp. 200 M sehingga total Commitment Fee keseluruhan ada sebesar Rp.560 M yan tak jelas,” ujar Ferdinand.
Ironisya lanjut Ferdinand ajang alapan yang telah mengeluarkan uang trilliunan musim 2019/2020 itupun batal keseluruhan karena Covid.
“Batal bukan berarti ditunda. Batal yang batal, tunda ya diundur, ini dua hal berbeda yang belum jelas hingga kini karena dari Federasi Automotif Internasional pun tidak ada informasi yang bisa menjawab semua ini,” jelas Ferdinand.
Lanjut Fedinand, pasca batalnya balapan Musim 2019/2020, agenda balapan 2020/2021 pun bergulir. Dan kejanggalan pun terjadi lagi bahwa pemprov DKI Jakarta Kembali membayar Commitmen Fee Musim 2020/2021 sebagian yaitu sebesar 11 Juta Pound atau sekitar Rp.200 Miliar.
“Ini khan aneh, kalau memang uang fee commitment musim 2019/2020 masih aman, mengapa bukan fee itu yang digunakan atau dialihkan untuk musim 2020/2021? Bukankah uang kita sebagai rakyat pembayar resmi pajak masih ada disana? Mengapa harus bayar lagi? Dan semua itu semakin aneh Ketika FIA merilis agenda 2021 tanpa memasukkan Jakarta. Lantas uang trilliunan itu pada kemana? Dimana? Siapa Yang bertanggung jawab?,” tanya Ferdinand.
Terakhir Ferdinand mengharapkan keterbukaan dan transparansi jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Sang Gubernur Anies Baswedan. Jadi tak cukup cuma jawaban atau pernyataan klise yang akhirnya cuma jadi angin lalu. Dia himbau agar Anies menjelaskan semua secara terbuka dengan data dan fakta, dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI serta Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
“Tolong buktikan secara otentik bila perlu tertulis dari federasi Automotif Internasional bahwa semua seperti yang disampaikan mereka bahwa uang itu aman. Ini uang rakyat, harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan secara politik. Uang sebesar itu kalau digunakan untuk membantu pengemis dan gelandangan kota akan sangat berguna dan bermanfaat.
Jika ada dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran balapan Formule E silahkan BPK dan KPK mengusut tuntas kasus ini,” pungkas Ferdinand.(Barley/Red)
Excellent write-up
ラブドール販売 今すぐTPE人形を入手する必要がありますか、それともシリコンセックス人形を脇に置いて購入する必要がありますか？